Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Sebab, peningkatan IPK tak hanya tugas KPK.
"Namun yang perlu kita perhatikan karena kita juga akan melakukan perbaikan IPK, tentunya kita akan duduk bersama di seluruh aparat penegak hukum yang ada," kata Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.
Sehingga, kata Kapolri, IPK semakin baik. Di samping itu, masalah korupsi yang merajalela di Tanah Air bisa ditekan. "Dan entunya terhadap korupsi-korupsi besar kita lakukan penegakan," ucapnya.
Listyo menyebut semua pihak bertugas untuk memperbaiki IPK, khususnya aparat penegak hukum. Maka itu, Polri akan menggandeng seluruh APH untuk
merumuskan bersama agar IPK lebih baik dibanding tahun lalu.
"Karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah, wajah dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Terpenting, kata Listyo, ada upaya bersama untuk memperbaiki permasalahan yang di Tanah Air. Khususnya, praktik korupsi. "Dan harapan itu kami lihat dengan formasi pimpinan yang ada dan kerja sama antara lembaga yang terus ditingkatkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi betul-betul bisa dioptomalkan," pungkasnya. (Yon/P-2)
Ia meminta dukungan Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK agar menjadi lebih baik tahun ini.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved