Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Sebab, peningkatan IPK tak hanya tugas KPK.
"Namun yang perlu kita perhatikan karena kita juga akan melakukan perbaikan IPK, tentunya kita akan duduk bersama di seluruh aparat penegak hukum yang ada," kata Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.
Sehingga, kata Kapolri, IPK semakin baik. Di samping itu, masalah korupsi yang merajalela di Tanah Air bisa ditekan. "Dan entunya terhadap korupsi-korupsi besar kita lakukan penegakan," ucapnya.
Listyo menyebut semua pihak bertugas untuk memperbaiki IPK, khususnya aparat penegak hukum. Maka itu, Polri akan menggandeng seluruh APH untuk
merumuskan bersama agar IPK lebih baik dibanding tahun lalu.
"Karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah, wajah dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Terpenting, kata Listyo, ada upaya bersama untuk memperbaiki permasalahan yang di Tanah Air. Khususnya, praktik korupsi. "Dan harapan itu kami lihat dengan formasi pimpinan yang ada dan kerja sama antara lembaga yang terus ditingkatkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi betul-betul bisa dioptomalkan," pungkasnya. (Yon/P-2)
Ia meminta dukungan Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK agar menjadi lebih baik tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved