Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan 60.278 kejahatan konvensional sepanjang 2024. Hal ini disampaikan Kapolri dalam rilis akhir tahun (RAT).
"Pada 2024, terdapat sebanyak 60.278 perkara kejahatan konvensional yang berhasil diselesaikan," kata Listyo dalam paparannya di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.
Adapun puluhan ribu kejahatan konvensional itu terdiri dari pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, hingga penggelapan. Listyo mengatakan pihaknya akam menindak tegas pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. Termasuk mereka yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, hingga masyarakat kecil atau kelompok rentan.
"Serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas kepala Korps Bhayangkara itu.
Selain kejahatan konvensional, Listyo menyebut Polri juga gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan, anak maupun kelompok rentan lainnya. Menurutnya, sepanjang 2024, ada 23.699 perkara yang ditangani Kepolisian.
Mantan Kapolda Banten ini menyebut jumlah kejahatan perempuan, anak, dan kelompok rentan mengalami penurunan sebesar 3.344 kasus atau 12,3 persen. Data itu bila dibandingkan dengan 2023.
"Dan Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2 persen," pungkasnya. (Yon/I-2)
Kenali daftar password m-banking yang paling sering dicoba peretas. Jangan sampai kamu pakai! Lengkapi dengan tips membuat password yang aman dan kuat.
Presiden Donald Trump mengirimkan Garda Nasional ke Memphis guna menindak kejahatan.
Penggunaan dan peredaran senjata api ilegal di Provinsi Lampung merupakan ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia.
Warga agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan peristiwa keamanan lainnya seperti aksi tawur, penyalahgunaan narkoba, dan insiden kebakaran.
Salah satu tanda anak berpotensi terjerumus tindak kejahatan adalah ketika dia sulit berkomunikasi dengan keluarga, terutama dengan orangtua.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved