Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyindir pihak yang tersangkut kasus hukum tetapi saling menyalahkan. Namun, Bahlil tak merujuk sosok dalam pernyataannya itu.
"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12).
Bahlil mengatakan kader Golkar juga pernah mengalami fase terjerat perkara hukum. Namun, hal itu dihargai dan menyerahkan kepada proses hukum.
"Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada," ujar Bahlil.
Di sisi lain, Menteri ESDM itu menilai bila bangsa ingin maju maka perlu kekompakan. Peristiwa yang telah berlalu mestinya tak perlu diungkit lagi.
"Harus ada kekompakan antar sesama antar anak bangsa. Yang lalu biarlah berlalu. Yang belum baik di masa lalu kita perbaiki di masa depan. Bukan kita menarik terus ke belakang. Kapan bangsa ini mau maju? Dan masa depan bangsa ini ada pada kita semua," ucap Bahlil. (Fah/I-2)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai penyidik kepolisian telah bekerja profesional dalam menangani kasus yang sempat menimbulkan perdebatan.
Nadiem mengaku masih dalam masa pemulihan pascaoperasi ambeien yang sempat membuatnya harus dirawat. Ia juga belum dapat memastikan waktu operasi lanjutan.
Seluruh pelaku kekerasan pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah sejak 25 Agustus, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat, harus diproses hukum secara transparan.
"Proses hukum harus mampu menjamin tegaknya keadilan bagi keluarga korban,"
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Presiden AS Donald Trump desak Brasil hentikan proses hukum terhadap Jair Bolsonaro. Presiden Lula menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Brasil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved