Berikut Pencapaian DJKI Kemenkum Sepanjang 2024

DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengungkap pencapaian sepanjang tahun 2024 saat acara Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Senin (30/12). Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menyampaikan, salah satu pencapaian signifikan DJKI di 2024 adalah keberhasilan menjadikan tahun ini sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis. 

Tahun lalu, jumlah produk indikasi geografis terdaftar berada di angka 138 produk dan kini telah meningkat menjadi 182 produk. Lonjakan tersebut terhitung 264,70% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, regulasi penting berupa Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Paten berhasil disahkan, mengakomodasi pelindungan inovasi berbasis sumber daya genetik yang semakin relevan di era modern. 

DJKI juga telah berhasil mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar Rp916.377.423.160 atau 101,82% dari target di awal tahun. DJKI juga telah menyelesaikan 53 aduan pelanggaran kekayaan intelektual dari pengaduan yang diterima. Program unggulan lainnya, seperti Patent One Stop Services (POSS) dan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC), juga mendapat sorotan khusus. 

Baca juga : Pemerintah Berupaya Hadapi Tantangan Global

Melalui kedua program ini, DJKI mampu menjangkau lebih dari 2.304 peserta sosialisasi dan 1.841 peserta bimbingan teknis di 32 daerah, menghasilkan lebih dari 587 dokumen paten yang siap didaftarkan dan 967 paten yang sudah diterbitkan sertifikatnya, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual. 

Program-program ini juga telah membantu DJKI untuk mencatatkan pertumbuhan total pendaftaran kekayaan intelektual yang mencapai 339.289 pada 24 Desember 2024. Memasuki 2025, DJKI diberikan mandat oleh pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam rangka mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029 untuk menyusun Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia. 

Konsepsi ini akan menjadi rencana penting pemerintah dalam membangun ekosistem kreatif di Indonesia hingga 2045 mendatang. DJKI menetapkan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri sebagai tema besar, dengan fokus pada sejumlah program strategis di 2025. 

Baca juga : Perkuat Pelindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Program Unggulan tersebut meliputi Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual, dan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) serta Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual menjadi prioritas utama. 

Selain itu, program penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia, edukasi masyarakat, Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (KKIB), penegakan hukum KI serta transformasi layanan berbasis IT akan terus didorong untuk mencapai tujuan bersama.

Razilu juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan media sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam menyebarkan edukasi kekayaan intelektual. “Dukungan media yang akurat dan konstruktif menjadi elemen penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pelindungan kekayaan intelektual. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi membangun ekosistem KI yang inklusif,” kata Razilu, melalui keterangannya, Senin (30/12).

Selain itu, DJKI juga akan memulai langkah baru dengan fokus pada Prioritas Nasional 2024-2029 yang diarahkan pada pengembangan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Indonesia.

Rencana ini termasuk akselerasi layanan KI untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perguruan tinggi, dan sektor industri kreatif, yang diharapkan mampu memperkuat kontribusi KI terhadap perekonomian nasional. (Faj/I-2)