Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyebut Mahkamah Agung (MA) memiliki tunggakan perkara mencapai 31 ribu. Untuk memproses puluhan ribu perkara itu, MA hanya memiliki 44 hakim agung yang 2 di antaranya bakal pensiun dalam waktu dekat.
"Kami mengapresiasi tentang terobosan Mahkamah Agung yang tunggakan perkaranya hari ini cukup luar biasa sampai hampir 31 ribu perkara dengan jumlah hakim agung yang sangat terbatas, 44 orang. Yang mungkin Desember nanti ada satu pensiun, Januari satu pensiun lagi, berarti tinggal 42 Januari tahun depan," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Meski jumlah hakim agung yang terbatas, Muzani mengapresiasi MA yang menerapkan pengadilan elektronik di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara.
Adapun pengadilan elektronik adalah sistem yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan proses efisiensi pengadilan di mana proses pendaftaran perkara, persidangan hingga pembayaran perkara dilakukan secara daring.
"Tentu ini sebuah langkah dan terobosan yang luar biasa, karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah percepatan dan akurasi data yang disajikan dalam keputusan-keputusan tersebut. Tentu ini sebagai bagian dari upaya mengurangi tunggakan perkara yang makin hari makin bertambah, bertambah, bertambah sehingga ini sebuah langkah yang patut diapresiasi," katanya.(P-2)
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
Muzani menegaskan proses terpilihnya Prabowo dan Gibran merupakan hasil demokrasi masyarakat.
Muzani berharap pelantikan besok berjalan dengan lancar. Masyarakat Indonesia diminta mendoakan
Sembilan pimpinan MPR sowan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029
Muzani dan pimpinan MPR lainnya akan menyambangi presiden terpilih Prabowo jam di Kementerian Pertahanan. Kemudian, mereka akan bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Merdeka.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved