Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyebut Mahkamah Agung (MA) memiliki tunggakan perkara mencapai 31 ribu. Untuk memproses puluhan ribu perkara itu, MA hanya memiliki 44 hakim agung yang 2 di antaranya bakal pensiun dalam waktu dekat.
"Kami mengapresiasi tentang terobosan Mahkamah Agung yang tunggakan perkaranya hari ini cukup luar biasa sampai hampir 31 ribu perkara dengan jumlah hakim agung yang sangat terbatas, 44 orang. Yang mungkin Desember nanti ada satu pensiun, Januari satu pensiun lagi, berarti tinggal 42 Januari tahun depan," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Meski jumlah hakim agung yang terbatas, Muzani mengapresiasi MA yang menerapkan pengadilan elektronik di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara.
Adapun pengadilan elektronik adalah sistem yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan proses efisiensi pengadilan di mana proses pendaftaran perkara, persidangan hingga pembayaran perkara dilakukan secara daring.
"Tentu ini sebuah langkah dan terobosan yang luar biasa, karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah percepatan dan akurasi data yang disajikan dalam keputusan-keputusan tersebut. Tentu ini sebagai bagian dari upaya mengurangi tunggakan perkara yang makin hari makin bertambah, bertambah, bertambah sehingga ini sebuah langkah yang patut diapresiasi," katanya.(P-2)
Muzani menegaskan proses terpilihnya Prabowo dan Gibran merupakan hasil demokrasi masyarakat.
Muzani berharap pelantikan besok berjalan dengan lancar. Masyarakat Indonesia diminta mendoakan
Sembilan pimpinan MPR sowan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029
Muzani dan pimpinan MPR lainnya akan menyambangi presiden terpilih Prabowo jam di Kementerian Pertahanan. Kemudian, mereka akan bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Merdeka.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.
KUBU Setnov mengaku tidak puas dengan putusan peninjauan kembali yang memangkas hukuman menjadi penjara 12 tahun enam bulan, dari sebelumnya 15 tahun. Setnov dinilai pantas bebas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved