Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Divisi Propam Polri menjelaskan kasus yang menjerat 18 polisi diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara (WN) Malaysia. Pemerasan itu terjadi saat menonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Kami juga meminta kepada Propam untuk menjelaskan duduk perkara, sehingga tidak simpang siur problem-probelm yang ada," kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam saat dikonfirmasi, Senin (23/12).
Selain itu, Kompolnas juga mendorong pemberian sanksi tegas terhadap 18 anggota polisi tersebut. Namun, terpenting kata Anam, dalam penanganan pelanggaran oleh anggota tidak hanya soal pemberian sanksi baik etik maupun pidana, tetapi juga transparansi dalam prosesnya.
"Di samping sanksi yang tegas, juga penjelasan apa yang sebenarnya terjadi secara transparan," ujar mantan anggota Komnas HAM itu.
Sebelumnya, polisi mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan warga Malaysia saat menonton gelaran (DWP) 2024 di JIExpo, Kemayoran. Belasan polisi itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
"Adapun personel yang diamankan oleh Propam Polri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (21/12).
Trunoyudo mengatakan, pengamanan 18 personel itu merupakan langkah tindak lanjut atas keluhan warga Malaysia yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan saat gelaran DWP. Ia memastikan Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Polri juga dipastikan tidak akan memberi tempat bagi oknumnya yang mencoreng nama baik institusi. Korps Bhayangkara berjanji mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas. Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 sebelumnya digelar pada 13-15 Desember. Usai acara, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar protes warganet.
Sebagian besar keluhan datang dari penonton luar negeri, khususnya Malaysia. Mereka mengaku kecewa karena tidak dapat melakukan pesta dansa alias rave dengan leluasa karena adanya intervensi. Beberapa penonton pun juga mengaku adanya pemerasan yang dilakukan polisi yang menyamar dalam kerumunan.
"Pengalaman buruk tiba-tiba disuruh test urine dan banyak yang kena juga. Goodbye DWP," tulis seseorang di akun Instagram DWP.
"400+ orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis! Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi tidak dengan korupsinya," tulis warganet lainnya.
"Acara terburuk yang pernah ada, tidak akan datang lagi," ujar warganet lain.
Sementara itu, pihak DWP pun telah buka suara terkait hal ini. Pihaknya sangat menyesali kejadian buruk tersebut menimpa para pengunjungnya.
Pihak promotor berkomitmen mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman penonton DWP 2024. Bersama yang berwenang, pihaknya akan mengusut kasus tersebut agar tidak terulang dikemudian hari.
"Keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman anda merupakan prioritas utama kami dan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Kami secara aktif bekerja sama dengan otoritas dan badan pemerintah terkait untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi guna mencegah insiden seperti itu terjadi lagi," ucap akun Instagram @djakartawarehouseproject. (Yon/I-2)
Tiga polisi kembali diberi sanksi demosi 1-8 tahun karena terbukti melakukan pemerasan penonton DWP 2024 dengan korban WNI dan WNA.
DIVISI Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap dua anggota yang diduga terlibat kasus pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
POLRI kembali menggelar sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap dua anggota yang diduga terlibat pemerasan penonton DWP 2024 atau Djakarta Warehouse Project.
Kompolnas Muhammad Choirul Anam menyebut bahwa kasus pemerasan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 memiliki unsur pidana
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terus menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia di konser DWP
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas anggota yang terlibat pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024
Penyelesaian secara jangka panjang kasus premanisme tidak cukup dengan pendekatan hukum. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan khusus yang dilaksanakan secara komprehensif.
Jejaring TPPO dalam dunia pekerjaan memang sangat kompleks, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar jejaring ini dapat segera dibongkar.
Ia mengungkapkan banyak pungutan liar (pungli) terhadap angkutan batu bara sejumlah daerah, salah satunya di Way Kanan, Lampung.
Menurutnya, sikap kooperatif dari para pelaku sangat penting untuk mempercepat penyelidikan dan menjaga kondusivitas wilayah.
Anam belum bisa memastikan sejak kapan Fajar melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu. Dia hanya menyebut lebih lama dari data Hotel Kristal, Nusa Tenggara Timur (NTT) per 11 Juni 2024.
AKBP Fajar ditetapkan tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved