Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SOSIOLOG dari Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola menilai lukisan oleh Seniman, Yos Suprapto yang menyerupai Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) itu tidak melanggar etika. Serta masih relevan dengan isu pangan.
"Kalau saya lihat lukisan-lukisan yang ada, yang dibuat oleh Yos Suprapto itu, itu mengarahnya memang mempersoalkan etika negara yang paling mendasar," kata Thamrin dalam diskusi bertajuk Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan di Jakarta, Minggu (22/12).
Menurut Thamrin, masalah kelemahan pangan yang saat ini terjadi karena praktik kekuasaan. Hal tersebut juga digugat oleh Yos Suprapto.
"Lemahnya komitmen dari pemerintah itu bisa terlihat dari maraknya impor barang-barang dari luar. Impor beras, impor gula, impor macam-macam yang sebenarnya kita punya. Sehingga kedaulatan untuk ditegakkan tidak ada. Karena tidak ada komitmen politik dari pemerintah," kata Thamrin.
Sebelumnya, Pameran tunggal Seniman, Yos Suprapto yang dijadwalkan dibuka di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember lalu menuai pro dan kontra. Eksibisi tunggalnya bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan terpaksa ditunda.
Dilansir dari berbagai sumber, Tanggal 17 Desember, Yos Suprapto menyebut Suwarno Wisetrotomo sebagai Kurator datang ke Galeri Nasional Indonesia, melihat lukisan yang sudah dipasang. Namun, ia memintanya lukisab berjudul Konoha 1 dan Konoha 2 untuk diturunkan.
Menurut Yos, Suwarno sebagai kurator sempat melaporkan hal itu kepada Wamen Kebudayaan Giring Ganesha. Lukisan tersebut dinilai mengandung pornografi, akhirnya Yos menutup dua karya itu dengan kain sebai bentuk sensor. Namun, pada 19 Desember 2024, sebelum pameran dibuka, Yos dipanggil kembali untuk rapat. Ia diminta untuk menurunkan tiga lukisan lainnya.
Yos merasa heran karena permintaan itu disampaikan beberapa jam sebelum pameran dibuka. Ia pun tidak setuju dengan permintaan tersebut. Kondisi tersebut ternyata membuat pameran Yos tidak bisa digelar. Galeri Nasional menunda pembukaan pameran tersebut. (Van/I-2)
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved