Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi berpesan kepada Rudi Margono yang baru dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) untuk memperbaiki integritas jaksa. Integritas menjadi kunci yang harus dimiliki jaksa untuk menjaga muruah institusi.
Menurut Pujiyono, integritas merupakan masalah yang terus menerus terjadi dan dialami semua lembaga, tak terkecuali di institusi kejaksaan. Ia mengakui, Komjak juga mendapat sejumlah pengaduan ihwal integritas jaksa.
"Yang kemudian bisa kita lakukan adalah mengendalikan, kita tekan semaksimal mungkin problem-problem yang mengganggu integritas," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (18/12).
Ia menjelaskan, masalah yang berkaitan dengan integritas seorang jaksa berasal dari internal personal, seperti keserakahan dan perilaku menyimpang. Pihaknya mengajak JAM-Was untuk berkolaborasi mengingatkan jajaran jaksa di seluruh Indonesia untuk memperbaiki integritas dari hari ke hari.
Menyitir Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Pujiyono juga mengingatkan Rudi bahwa JAM-Was bukanlah posisi buangan. Sebaliknya, orang yang ditunjuk sebagai JAM-Was maupun bekerja di lingkungan jajaran pengawasan kejaksaan merupakan pilihan Jaksa Agung berdasarkan integritas personal yang dibangun.
"Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih Jaksa Agung untuk memperbaiki integritas, melakukan pengawasan dari dalam agar muruah Kejaksaan Agung meningkat," pungkas Pujiyono.
Sebelumnya, Rudi dilantik secara bersamaan dengan Leonard Eben Ezer Simanjuntak oleh Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/12). Leonard dilantik sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, jabatan lama Rudi. (Tri/M-3)
Ketua Komjak Pujiono Suwadi mengapresiasi capaian pemulihan aset negara oleh Satgas PKH namun itu dinilai masih jauh dari kerugian negara di bidang sumber daya alam
Democratic Judicial Reform (DE JURE) menilai penundaan eksekusi Silfester Matutina menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan hukum.
Komjak menilai tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan dalam perkara korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Pernyataan Komjak disayangkan
Pendalaman itu bukan karena didasarkan pada desakan publik yang menilai penetapan Thomas Lembong politis.
KOMISI Kejaksaan (Komjak) meminta Kejaksaan Agung melakukan koordinasi intensif dengan Mahkamah Agung (MA) dalam mengusut kasus yang melibatkan Zarof Ricar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan identitas utama Kementerian Haji dan Umrah harus dibangun dari karakter integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved