Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya mewaspadai ancaman aksi teror saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Seluruh personel dilibatkan pengamanan, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
"Kemudian tentunya kita mewaspadai pengamanan pada saat malam perayaan natal dan natal, karena itu tentunya seluruh personil pengamanan, baik yang uniform maupun non-uniform, kata Kapolri usai rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pengamanan Nataru di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (16/12).
Kapolri mengatakan anggota Densus akan berkerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini sebagai langkah mengantisipasi ancaman teror
"Teman-teman dari Densus tentunya akan bekerja sama dengan BIN, BAIS, BNPT untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal dan mudah-mudahan semuanya bisa terkendali," ungkap Kapolri.
Kapolri memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka kesiapan Operasi Lilin pengamanan Nataru dari pagi hingga siang tadi. Rakor ini dihadiri kementerian/ lembaga hingga badan terkait.
Kapolri menyampaikan ada 61.452 lokasi akan menjadi objek pengamanan saat Nataru. Di antaranya gereja, pusat perbelanjanaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, maupun obyek perayaan tahun baru.
Polri juga mendirikan 2.794 posko untuk mengamankan 61 ribu titik tersebut. Terdiri atas 1.852 pos pengamanan (pospam), 735 pos pelayanan (pos yan), dan 207 pos terpadu.
"Tentunya dengan penggelaran personel dan seluruh stakeholder terkait yang ada, kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani," ungkap Kapolri.
Di sisi lain, Listyo memaparkan jumlah pemudik pada libur Nataru diprediksi mencapai 110,6 juta orang. Menurutnya, jumlah itu bisa bertambah mengingat jumlah pemudik tahun lalu naik hingga 17 persen dibanding hasil survei.
Maka itu, pengamanan arus mudik nataru dimatangkan oleh TNI-Polri hingga seluruh stakeholder terkait. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024.
"Kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini dan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani," pungkas Listyo. (P-5)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved