KPK Belum Bisa Ungkap ke Publik Peran Yasonna di Kasus Masiku

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Peran dia dalam perkara itu masih dirahasiakan.

“Saya tidak mengetahui detail terkait materi pertanyaannya (kepada Yasonna). Terkait materi pertanyaannya seperti apa, karena penyidiknya juga tidak berbagi kepada saya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu (14/12).

Tessa mengatakan, penyidik merahasiakan informasi yang mau diulik kepada Yasonna untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Anggota DPR itu dipastikan berstatus sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Masiku ini.

Baca juga : Pemanggilan Ulang Yasonna Tetap untuk Harun Masiku

Tessa juga tidak tahu apakah penyidik akan mendalami kaitan keputusan Yasonna yang menyopot Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang pernah dikaitkan dengan kasus Harun pada 2020. Informasi lanjutan baru dipaparkan setelah Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diperiksa, pekan depan.

“Nanti akan kita ketahui sama-sama setelah tanggal 18 Desember 2024 (saat Yasonna diperiksa),” ujar Tessa.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

Baca juga : KPK Sita Ponsel Sekjen PDIP dan Stafnya untuk Cari Bukti Keberadaan Harun Masiku

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

Sebelumnya, caleg Pemilu 2019 dari PDIP Alexsius Akim diperiksa KPK pada Senin, 5 Agustus 2024. Dia mengaku dipecat bekas partainya sepihak padahal harusnya dilantik sebagai anggota dewan.

“Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan,” kata Alexsius di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca juga : KPK Siap Hadapi Kedatangan Megawati Jika Tangkap Hasto

Alexsius sekarang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat itu, dia mengaku mendapatkan suara terbanyak di Kalimantan Barat, namun, malah didepak dari PDIP tanpa diberikan penjelasan.

“Saya tidak tahu justru mengapa sampai hari ini saya dicoret,” ucap Alexsius.

Dia juga mengaku tidak menerima surat pemecatan dari PDIP. Kejadian itu disebut ditanyakan oleh penyidik KPK. (Can/I-2)