Dualisme PMI, SK Kemenkumham Jadi Penentu

PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai secara politik memang terjadi adanya dualisme Palang Merah Indonesia (PMI).

Diketahui, Ketua Umum PMI terpilih di Musyawarah Nasional (Munas) ke XXII, Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.

“Ya saya kira secara politik, memang faktanya hari ini pmi itu ada dua. Dualisme PMI versi JK dan Agung Laksono,” terang Adi kepada Media Indonesia, Selasa (10/12).

“Tentu keduanya saling klaim siapa yang paling legitimate, siapa yang paling sah, dan siapa yang paling absah,” tambahnya.

Adi menjelaskan penentu siapa sosok ketum paling legitimate adalah SK Kemenkumham dan kepada siapa SK itu akan diberikan. Apakah kepada PMI versi JK atau Agung Laksono.

“Cuma ya menjadi ramai secara politik karena selama ini kan PMI itu adem ayem, PMI nyaris tanpa kegaduhan, PMI nyaris tanpa ada gejolak dan huru hara,” tuturnya.

Namun, tiba-tiba ada ketum PMI tandingan di luar Jusuf Kalla. Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa di dalam tubuh PMI.

“Apakah ada faktor lain yang menghendaki supaya Pak JK tidak lagi ketum PMI atau ada faktor lain. Kita harus tunggu perkembangannya,” tandasnya. (Ykb/M-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi