Menteri Hukum bakal Verifikasi Terkait Dualisme Kepengurusan PMI

Menteri Hukum Benarkan PMI Kepemimpinan Jusuf Kalla Sah

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla sah.

Jusuf Kalla Pastikan Tidak Ada Lagi Persoalan Dualisme PMI

Ketua Umum PMI Pusat Jufus Kalla memastikan persoalan dualisme PMI sudah selesai. JK telah memegang surat keputusan menteri hukum.

Dualisme PMI, SK Kemenkumham Jadi Penentu 

PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai secara politik memang terjadi adanya dualisme Palang Merah Indonesia (PMI).  ​​​​​​​

DPR Sebut JK dan Agung Laksono Harusnya Malu Rebutan Kursi Ketum PMI

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyayangkan kisruh antara Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono yang memperebutkan kursi Ketum PMI.

Soal Polemik PMI, Menkes Enggan Ikut Campur

Menkes Budi Gunadi Sadikin merespons soal verifikasi kepengurusan terkait adanya Musyawarah Nasional (Munas) PMI XXII,membantah memberikan rekomendasi ke Agung Laksono.

Gerakan Nasional Cinta Masjid Diluncurkan, Kalla Ajak Umat Sedekah Kecil Tapi Berdampak Besar

Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.

Polemik 4 Pulau Aceh harus Jadi Pembelajaran dalam Mengambil Kebijakan

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.

JK: Polemik 4 Pulau Jadi Pelajaran Penting bagi Pemerintah Mengambil Kebijakan

Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh

JK: 4 Pulau yang Disengketakan Milik Aceh, Sesuai UU Nomor 24 Tahun 1956

JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

JK Tegaskan Penetapan 4 Pulau Aceh untuk Sumut Cacat Formil, Ini Alasannya

Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting