Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) dalam kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Sebagaimana diketahui, saat ini tengah terjadi kisruh antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono di dalam tubuh PMI. Ia mengatakan intervensi pemerintah dibutuhkan agar kisruh PMI tak berlarut-larut.
"Agar tidak berlarut-larut, baiknya pemerintah fasilitasi bentuk Pansel," kata Irma kepada Media Indonesia, Selasa (10/12).
Irma menyayangkan kisruh antara JK dan Agung Laksono di PMI. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan oleh publik karena merebutkan kepengurusan PMI yang merupakan organisasi nirlaba.
"Malu kan, tokoh-tokoh besar seperti beliau-beliau rebutan. Publik makin curiga, ada apa di PMI kok direbutin? Lagi pula harus ada penyegaran agar PMI dapat dikelola lebih profesional meskipun PMI adalah institusi nonprofit oriented," katanya.
Irma mengatakan sebaiknya PMI dipimpin oleh orang dari luar lingkaran politik. Pasalnya, PMI merupakan lembaga independen.
"Masalahnya kan PMI ini institusi independen. Harusnya dipimpin oleh orang independen, bukan orang parpol. Selain itu juga wajib ada audit publik. Biar clear," ungkapnya.
Sebelumnya dualisme PMI terjadi setelah, Agung Laksono dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam Munas PMI tandingan. Agung mengaku kecewa terkait syarat dukungan untuk menjadi caketum PMI. Agung menyebut telah mengantongi dukungan lebih dari 50% peserta Munas PMI sebelum menggelar munas tandingan. Namun, dia mengatakan jumlah dukungan berkurang sehingga tak cukup syarat.
"Kami sudah menyampaikan secara jelas bahwa bukan dibuat-buat, tapi soal dukungan saja. Soal dukungan itu lebih dari 240 dukungan dari daerah. Sebagai syarat untuk bisa maju sebagai calon, maka dukungan itu disyaratkan 20%, kita lebihkan," kata Agung.
JK yang juga ditetapkan sebagai Ketum PMI menilai klaim Agung Laksono sebagai Ketum PMI merupakan tindakan melanggar hukum, karena pengurus PMI yang mendukung Agung Laksono telah dipecat karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Nah PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kita sudah lapor ke polisi, ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," ujarnya.
"Ya sudah ke polisi ada tindakan ilegal, sudah laporkan polisi, karena tidak boleh begitu. (Pendukung Agung) Hanya beberapa orang, itu pun sudah dipecat, kita sudah pecat, karena melanggar AD/ART," tegasnya.
JK mengatakan tidak ada nama lain selain dia sebagai calon Ketum PMI. Setelah dinyatakan terpilih lagi sebagai Ketum PMI, JK berharap PMI bekerja lebih baik dan memiliki peran lebih besar, termasuk perbaikan lingkungan serta meningkatkan jaringan.
"Ya, dari semua peserta mau aklamasi seperti itu, namun perlu formalitasnya nanti. Tidak ada calon lain, tidak ada calon lain," kata JK. (Z-11)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla sah.
Ketua Umum PMI Pusat Jufus Kalla memastikan persoalan dualisme PMI sudah selesai. JK telah memegang surat keputusan menteri hukum.
PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai secara politik memang terjadi adanya dualisme Palang Merah Indonesia (PMI).
Menkum Supratman Andi Atgas mengaku bakal verifikasi ihwal adanya Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XXII.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyayangkan kisruh antara Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono yang memperebutkan kursi Ketum PMI.
Menkes Budi Gunadi Sadikin merespons soal verifikasi kepengurusan terkait adanya Musyawarah Nasional (Munas) PMI XXII,membantah memberikan rekomendasi ke Agung Laksono.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Pada hari libur sekolah, kemarin, tren pendonor menunjukkan peningkatan 3% dari rata-rata 300 pendonor pada hari biasa.
Dalam upaya memperkuat komitmennya terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, Garrya Bianti Yogyakarta, hotel bintang lima di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Banyan Group
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Seluruh barang bantuan dengan berat 7 ton dan senilai Rp800 juta ini telah disiapkan dari Gudang Regional PMI di Banten dan akan diberangkatkan bersama dengan bantuan dari Pemerintah Indonesia.
selama bulan Ramadhan PMI sering menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan stok darah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved