Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Bengkulu Rohidin Mersyah telah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (24/11) sekitar pukul 14.30 WIB. Rohidin yang sekaligus menjadi petahanan di Pilgub Bengkulu 2024 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (23/11).
Rohidin diterbangkan dari Bengkulu bersama 9 orang lainnya. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Isnan Fajri, ajudan gubernur, dan 7 pejabat Pemprov Bengkulu. Mereka diterbangkan menggunakan pesawat Citylink QG 991 dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Minggu (24/11/2024) siang.
Sebelum diangkut ke Jakarta, Rohidin digiring ke Bandara dengan mengenakan jaket kepolisian dan juga mengenakan topi polisi serta masker.
Sementara itu, kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, mempertanyakan pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolresta Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada Sabtu (23/11) lalu. Pemeriksaan itu dianggap mengganggu proses demokrasi. "Saat ini proses demokrasi sedang berjalan dan sudah masa tenang sedangkan kesepakatan KPK kejaksaan dan kapolri itu tidak boleh mengganggu proses demokrasi," kata Aizan.
Menurutnya, sebagai paslon gubernur Bengkulu di Pilkada 2024, kliennya mendapat penangguhan proses hukum sampai tahapan Pilkada serentak selesai. Kuasa hukum tersebut, meminta paslon tidak bisa diperiksa karena sudah masuk masa tenang sehingga jangan menghilangkan hak suara. "Kami akan melaporkan pemeriksaan calon kepala daerah itu kepada Dewan Pengawas KPK dan Kementerian Hukum," imbuhnya.
Di kesempatan terpisah, Kapolresta Bengkulu, Kombes Deddy Nata di Bengkulu, membenarkan adanya pemeriksaan oleh KPK terhadap Rohidin Mersyah di Mapolresta Bengkulu, pada Sabtu (23/11) malam. (M-1)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan KPK mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" dalam institusi hukum Indonesia.
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved