Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PIDATO perdana Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10), terkait pemberantasan korupsi menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya memberangus praktik lancung yang sudah sangat mengkhawatirkan di negeri ini.
Sejumlah pihak pun menyambut optimistis pernyataan Prabowo yang menyinggung soal pengentasan korupsi. Apalagi, Kepala Negara juga berjanji akan menyediakan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, merespons pidato Prabowo yang juga menyinggung soal banyaknya kebocoran, penyelewengan, dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini. Bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, di mana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan,' kata dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Menurut dia, dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo. "Jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu (menteri) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” katanya.
Terkait dinamika sosial politik yang berkembang setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih, terang dia, banyak kalangan beranggapan bahwa Prabowo akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Maklum, ada kekhawatiran masyarakat akan ‘bagi-bagi kekuasaan’ atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami memiliki keyakinan bahwa Prabowo Subianto telah kembali menjadi ‘dirinya sendiri’ alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu.”
NCW melihat Prabowo sangat optimistis bisa menekan korupsi dan turunannya. Ketua Umum Gerindra ini juga mulai memperlihatkan jati dirinya yang tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.
“Kami dapat meraba ada keseriusan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Kita harus optimis dan berikan kesempatan Presiden (Prabowo) mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, terutama KPK,” ujar Hanif.
NCW, terang dia, meyakini bahwa Prabowo akan memegang teguh janjinya. “Beri kesempatan Prabowo Subianto untuk memenuhi sumpah jabatannya sebagai Presiden. Jika tidak terbukti nanti, kita gunakan hak kita sebagai warga negara untuk mengkritik dan mengingatkan.'
Selain itu, Hanif juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meninggalkan warisan yang jauh lebih baik dari pendahulunya terkait pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Tantangan untuk tumbuhnya persepsi pemberantasan korupsi hendaknya sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat dan penurunan tingkat kemiskinan rakyat Indonesia," tandasnya. (J-2)
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Ia menilai fokus kebijakan keuangan negara selama ini lebih diarahkan pada pencapaian target penerimaan, bukan pada penguatan integritas dan transparansi.
Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.
Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
pesan Presiden soal kriminalisasi sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Tingginya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung ini sebagai refleksi dari keberanian lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar.
Kompolnas memandang sinergi Polri dan masyarakat, khusus dengan komunitas keagamaan, merupakan elemen penting dalam memperkuat keamanan bersifat partisipatif, bukan memaksa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved