Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PIDATO perdana Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10), terkait pemberantasan korupsi menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya memberangus praktik lancung yang sudah sangat mengkhawatirkan di negeri ini.
Sejumlah pihak pun menyambut optimistis pernyataan Prabowo yang menyinggung soal pengentasan korupsi. Apalagi, Kepala Negara juga berjanji akan menyediakan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, merespons pidato Prabowo yang juga menyinggung soal banyaknya kebocoran, penyelewengan, dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini. Bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, di mana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan,' kata dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Menurut dia, dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo. "Jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu (menteri) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” katanya.
Terkait dinamika sosial politik yang berkembang setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih, terang dia, banyak kalangan beranggapan bahwa Prabowo akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Maklum, ada kekhawatiran masyarakat akan ‘bagi-bagi kekuasaan’ atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami memiliki keyakinan bahwa Prabowo Subianto telah kembali menjadi ‘dirinya sendiri’ alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu.”
NCW melihat Prabowo sangat optimistis bisa menekan korupsi dan turunannya. Ketua Umum Gerindra ini juga mulai memperlihatkan jati dirinya yang tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.
“Kami dapat meraba ada keseriusan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Kita harus optimis dan berikan kesempatan Presiden (Prabowo) mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, terutama KPK,” ujar Hanif.
NCW, terang dia, meyakini bahwa Prabowo akan memegang teguh janjinya. “Beri kesempatan Prabowo Subianto untuk memenuhi sumpah jabatannya sebagai Presiden. Jika tidak terbukti nanti, kita gunakan hak kita sebagai warga negara untuk mengkritik dan mengingatkan.'
Selain itu, Hanif juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meninggalkan warisan yang jauh lebih baik dari pendahulunya terkait pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Tantangan untuk tumbuhnya persepsi pemberantasan korupsi hendaknya sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat dan penurunan tingkat kemiskinan rakyat Indonesia," tandasnya. (J-2)
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
PT Mahkota Propertindo Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Propertindo Indo Senayan (MPIS) kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para investor.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved