Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLITIKUS Partai Golkar dan anggota DPR RI periode 2024–2029 Meutya Hafid menargetkan akan memperbanyak Undang-Undang yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan.
“Saya tiga periode di Komisi I terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, badan intelijen. Jadi mungkin masih seputar empat itu, paling kalau ingin, saya sih inginnya naik target undang-undang,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/10).
“Kemarin Komisi I itu termasuk yang tertinggi penghasil undang-undang di DPR RI. Saya targetkan ke depan bisa lebih banyak, supaya karena legislator ya memang fungsi utamanya membuat legislasi tentunya,” tambahnya.
Terkait bakal di komisi mana bertugas nantinya, Meutya menyebut hal itu jadi haknya fraksi Golkar untuk menentukan.
“Tentu itu nanti haknya fraksi, haknya fraksi untuk menentukan, saya di Komisi mana. Tapi saya sudah terbiasa dalam 15 tahun terakhir ini memang di Kominfo, luar negeri, pertahanan,” ucapnya.
“Saya merasa ekspertis saya di situ. Namun demikian, tentu ini adalah kewenangan fraksi nanti ditugaskan di komisi mana pun kita harus siap,” tandas Meutya. (P-5)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved