Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
POLITIKUS Partai Golkar dan anggota DPR RI periode 2024–2029 Meutya Hafid menargetkan akan memperbanyak Undang-Undang yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan.
“Saya tiga periode di Komisi I terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, badan intelijen. Jadi mungkin masih seputar empat itu, paling kalau ingin, saya sih inginnya naik target undang-undang,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/10).
“Kemarin Komisi I itu termasuk yang tertinggi penghasil undang-undang di DPR RI. Saya targetkan ke depan bisa lebih banyak, supaya karena legislator ya memang fungsi utamanya membuat legislasi tentunya,” tambahnya.
Terkait bakal di komisi mana bertugas nantinya, Meutya menyebut hal itu jadi haknya fraksi Golkar untuk menentukan.
“Tentu itu nanti haknya fraksi, haknya fraksi untuk menentukan, saya di Komisi mana. Tapi saya sudah terbiasa dalam 15 tahun terakhir ini memang di Kominfo, luar negeri, pertahanan,” ucapnya.
“Saya merasa ekspertis saya di situ. Namun demikian, tentu ini adalah kewenangan fraksi nanti ditugaskan di komisi mana pun kita harus siap,” tandas Meutya. (P-5)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved