Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
POLITIKUS Partai Golkar dan anggota DPR RI periode 2024–2029 Meutya Hafid menargetkan akan memperbanyak Undang-Undang yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan.
“Saya tiga periode di Komisi I terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, badan intelijen. Jadi mungkin masih seputar empat itu, paling kalau ingin, saya sih inginnya naik target undang-undang,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/10).
“Kemarin Komisi I itu termasuk yang tertinggi penghasil undang-undang di DPR RI. Saya targetkan ke depan bisa lebih banyak, supaya karena legislator ya memang fungsi utamanya membuat legislasi tentunya,” tambahnya.
Terkait bakal di komisi mana bertugas nantinya, Meutya menyebut hal itu jadi haknya fraksi Golkar untuk menentukan.
“Tentu itu nanti haknya fraksi, haknya fraksi untuk menentukan, saya di Komisi mana. Tapi saya sudah terbiasa dalam 15 tahun terakhir ini memang di Kominfo, luar negeri, pertahanan,” ucapnya.
“Saya merasa ekspertis saya di situ. Namun demikian, tentu ini adalah kewenangan fraksi nanti ditugaskan di komisi mana pun kita harus siap,” tandas Meutya. (P-5)
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Aturan tersebut mengecualikan situasi tertentu di antaranya saat situasi darurat, untuk tujuan akademis serta upaya untuk memastikan aksesibilitas.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved