Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
CALON pimpinan DPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Golkar telah ditentukan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disebut sudah mengantongi nama tersebut.
"Namanya sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar ya dan sejauh ini kami telah membahas dalam rapat DPP Partai Golkar," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan, di kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Namun, Ace menyebut Bahlil memerintahkan jajaran DPP Partai Golkar menentukan kriteria calon pimpinan DPR. Salah satunya pernah menjadi anggota DPR.
Baca juga : DPR Semprot Bahlil Soal Investasi Asing di IKN
"Juga (pernah) memimpin alat kelengkapan dewan," jelasnya.
Ace ogah membocorkan nama yang berpeluang menjadi wakil ketua DPR. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bahlil.
"Nanti secara resmi akan disampaikan Ketua Umum Golkar," tandasnya. (M-4)
Gibran membagikan momen bersama AHY dan Bahlil menjawab isu hubungan mereka tak harmonis.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.
Pemerintah bakal memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua.
Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 357,6 juta ton. Angka tersebut setara 48,34% dari target 2025 sebesar 739,7 juta ton.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
POLITIKUS Golkar Melchias Markus Mekeng membantah adanya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk melengserkan Bahlil Lahadalia dari Ketua Umum
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved