Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menegur Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Harris menjelaskan dalam dua rapat kerja (raker) terakhir bersama Bahlil, Menteri Investasi sesumbar akan banyak investor asing yang memberikan kepastian investasi pembangunan ibu kota baru Indonesia. Namun nyatanya, sampai saat ini pernyataan itu hanya pepesan kosong.
"Pak Menteri dengan keyakinan penuh menyatakan akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investor asing yang merealisasikn investasi di IKN," tegas Harris saat rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Menteri Investasi/BKPM, Selasa (11/6).
Baca juga : Target Investasi 2020-2024 Lampaui Lima Tahun Sebelumnya
Dia melanjutkan untuk investor dari dalam negeri yang terlibat pembangunan IKN terbilang masih minim. Bahkan, kata Harris, sejumlah investor domestik tidak melanjutkan proyek setelah proses peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN. Alhasil, sebagian besar investasi yang masuk berasal dari uang negara.
"Investor domestik saja jumlahnya masih sangat terbatas, beberapa groundbreaking berhenti, sehingga investasi yang ada semata-mata menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," terangnya.
Dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp 466 triliun, dialokasikan 20% atau sebesar Rp90,4 triliun dari APBN. Harris mencatat anggaran yang sudah digunakan dari kantong negara mencapai Rp72,8 triliun untuk periode 2022-2024.
Baca juga : Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang
Dengan sisa APBN kurang dari Rp18 triliun, Harris meramalkan pemerintah tidak mampu menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur dasar IKN. Akibatnya, muncul kekhawatiran dari investor asing melanjutkan pembiayaan IKN.
"Kalau tersisa Rp18 triliun, yang ada infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Investor swasta apalagi asing pun akan sulit sekali menaruh dananya di IKN," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil tidak menepis bahwa tahap pertama pembangunan proyek IKN berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi itu tercermin dari komitmen Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang telah melakukan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN.
Baca juga : Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor
"Tahapan pertama masih dari PMDN. Memang belum ada penanaman modal asing (PMA) yang groundbreaking," imbuhnya.
Bahlil menjanjikan investor asing akan mendanai proyek IKN pada tahapan kedua pembangunan IKN. Pasalnya, pada tahapan pertama pemerintah belum merampungkan pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.
"Investasinya asing kapan, setelah tanggal 17 Agustus 2024 kita perlihatkan klaster lahan mana yang bisa clear, supaya mereka bisa masuk," pungkasnya. (Z-6)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menilai pelemahan rupiah masih dalam kisaran wajar yang dapat diterima oleh investor.
MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan FGD investasi inklusif.
MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani optimistis target realisasi investasi tahun ini bisa tercapai.
BKPM akan terus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha swasta, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di dalam negeri.
Wamen Investasi Todotua Pasaribu resmikan groundbreaking Proyek Green Hydrogen Pilot Plant Ulubelu di Lampung. Pilot plant berbasis panas bumi pertama di dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved