Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menegur Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Harris menjelaskan dalam dua rapat kerja (raker) terakhir bersama Bahlil, Menteri Investasi sesumbar akan banyak investor asing yang memberikan kepastian investasi pembangunan ibu kota baru Indonesia. Namun nyatanya, sampai saat ini pernyataan itu hanya pepesan kosong.
"Pak Menteri dengan keyakinan penuh menyatakan akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investor asing yang merealisasikn investasi di IKN," tegas Harris saat rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Menteri Investasi/BKPM, Selasa (11/6).
Baca juga : Target Investasi 2020-2024 Lampaui Lima Tahun Sebelumnya
Dia melanjutkan untuk investor dari dalam negeri yang terlibat pembangunan IKN terbilang masih minim. Bahkan, kata Harris, sejumlah investor domestik tidak melanjutkan proyek setelah proses peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN. Alhasil, sebagian besar investasi yang masuk berasal dari uang negara.
"Investor domestik saja jumlahnya masih sangat terbatas, beberapa groundbreaking berhenti, sehingga investasi yang ada semata-mata menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," terangnya.
Dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp 466 triliun, dialokasikan 20% atau sebesar Rp90,4 triliun dari APBN. Harris mencatat anggaran yang sudah digunakan dari kantong negara mencapai Rp72,8 triliun untuk periode 2022-2024.
Baca juga : Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang
Dengan sisa APBN kurang dari Rp18 triliun, Harris meramalkan pemerintah tidak mampu menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur dasar IKN. Akibatnya, muncul kekhawatiran dari investor asing melanjutkan pembiayaan IKN.
"Kalau tersisa Rp18 triliun, yang ada infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Investor swasta apalagi asing pun akan sulit sekali menaruh dananya di IKN," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil tidak menepis bahwa tahap pertama pembangunan proyek IKN berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi itu tercermin dari komitmen Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang telah melakukan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN.
Baca juga : Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor
"Tahapan pertama masih dari PMDN. Memang belum ada penanaman modal asing (PMA) yang groundbreaking," imbuhnya.
Bahlil menjanjikan investor asing akan mendanai proyek IKN pada tahapan kedua pembangunan IKN. Pasalnya, pada tahapan pertama pemerintah belum merampungkan pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.
"Investasinya asing kapan, setelah tanggal 17 Agustus 2024 kita perlihatkan klaster lahan mana yang bisa clear, supaya mereka bisa masuk," pungkasnya. (Z-6)
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
PEMERINTAH Indonesia menyepakati pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tarif bea masuk dengan Amerika Serikat.
MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan realisasi investasi pada semester I 2025 mencapai Rp942,9 triliun.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Wamen Investasi Todotua Pasaribu kunjungi Tiongkok untuk jajaki kerja sama kemaritiman. Zhenghui Group rencanakan investasi tahap awal USD100 juta di Sulawesi Barat.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengapresiasi kolaborasi antara PT Sat Nusapersada dengan Lenovo Indonesia.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved