Keppres Pengunduran Diri Wamendagri Diteken Jokowi

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Pimpin Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi di Aceh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Ratusan Triliun Habis tapi Papua tak Maju, Ini Biang Keroknya

Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.

Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.

DPR RI Dukung Kemendagri Kucurkan Rp59,25 Triliun untuk Pemulihan Bencana di Sumatra

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.

Perkuat Penanggulangan Bencana, Kemendagri Terbitkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025

Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.

Pemerintah Kaji Sistem Pilkada yang Lebih Efektif, tak hanya Lewat DPRD

Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia