Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI harus mengusut aksi pembubaran diskusi di sebuah hotel di, Jakarta Selatan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Sabtu (28/9). Mereka membubarkan secara paksa kegiatan diskusi yang digelar Forum Tanah Air (FTA).
Terkait peristiwa pembubaran diskusi tersebut, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa dengan aksi premanisme. Menurutnya, tindakan pembubaran ini merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi.
"SETARA Institute mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa tersebut. Tindakan pembubaran tersebut merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit," kata Halili dalam keterangannya, Sabtu (28/9).
Baca juga : Acara Diskusi yang Dihadiri Din Syamsuddin Diserang Sekelompok Orang
Menurut Halili, pembubaran diskusi melalui aksi premanisme tersebut dalam pandangan SETARA Institute merupakan alarm nyaring yang menandai bahwa kebebasan sipil semakin menyempit di tengah demokrasi yang semakin surut.
Aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil tersebut bukan kali ini saja terjadi. Halili mengatakan, sebelumnya juga pernah terjadi kekerasan serupa yang mengintimidasi dan menakut-nakuti masyarakat sipil dan media dalam berekspresi.
"Oleh karena itu, SETARA Institute mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme dimaksud," ujarnya.
Baca juga : Din Syamsuddin di Paris: Agama harus jadi Solusi Peradaban
Sementara disisi lain ,dalam diskusi tersebut, terdapat aparat kepolisian yang berjaga di kegiatan diskusi itu. Namun saat pembubaran paksa terjadi, aparat kepolisian hanya menonton dan membiarkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.
Oleh sebab itu, SETARA Institute juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi oleh sejumlah orang tersebut.
"Aparat kepolisian seharusnya mengambil tindakan yang presisi untuk melindungi kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi dalam diskusi dimaksud. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia," tuturnya.
Baca juga : Hadiri Pemakaman Ismail Haniyeh, JK: Ribuan Orang Tampak Emosional
Dalam video yang beredar, sekelompok orang bertindak anarkis menyobek backdrop, spanduk dan berteriak mengancam para peserta yang baru hadir.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia menyebut acara dirancang untuk dialog antara diaspora Indonesia di manca negara dengan sejumlah tokoh dan aktifis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan.
Kegiatan itu mengundang beberapa narasumber antara lain Din Syamsyuddin, , Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, selain Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti, Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air. (P-5)
POLISI menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan
POLISI kembali menangkap dua tersangka baru kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang,
PROPAM Polda Metro Jaya terus memeriksa anggota untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam pengamanan pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang.
Adapun korban mendapat perlakuan berupa perukulan di bagian kepala dan badan. Serta korban lain didorong oleh pelaku saat menghalau keluar.
POLISI menangkap seorang pelaku baru dalam kasus penyerangan dan pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial TikTok,ormas itu berkaitan dengan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Menurut data Setara Institute, masih banyak rumah ibadah kelompok minoritas yang belum bisa berdiri dengan alasan minoritas
Setara Institute merilis Indeks HAM 2025 yang menunjukkan penurunan skor nasional serta menjadikan kebebasan berekspresi sebagai indikator terburuk.
Setara Institute mendorong perusahaan sawit dan tambang menerapkan praktik bisnis bertanggung jawab berbasis HAM.
KETUA Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengatakan, rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto bertentangan secara moral, juga melanggar ketentuan hukum.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai wacana reformasi Polri harus berjalan selaras dengan pembenahan lembaga penegak hukum dan sektor pertahanan lain.
DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengomentari Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved