Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Politisi muda Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (MRK), secara resmi masuk dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2024-2029.
Baca juga: Ayep Zaki-Bobby Maulana Fokus Sejahterakan Warga Kota Sukabumi
MRK dipercaya menjadi Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Pemilu Kalsel.
Baca juga : NasDem Karawang Konsolidasi ke Daerah Pemilihan, Serap Aspirasi untuk Pemenangan Aep-Maslani
Baca juga: Tidak Prioritaskan Kader Jadi Menteri, Pengamat: NasDem Jaga Etika
Keputusan itu tertuang dalam surat Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengurus DPP Partai NasDem Periode 2024-2029. Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Baca juga: Tinggalkan Anies, Elektabilitas Kandidat PKS di Pilkada Bakal Tergerus
Baca juga : Anies Tetap di Hati Rakyat dan Disayang NasDem
MRK mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Surya Paloh atas amanah yang telah diberikan. “Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Surya Paloh atas amanah yang telah diberikan kepada saya,” ucap MRK.
Baca juga: Risma Janjikan Sekolah Gratis bagi Jenjang SMA/SMK di Jawa Timur
Ia mengaku akan langsung bergerak mengonsolidasikan seluruh kekuatan Partai NasDem di Kalsel. Terutama dalam menghadapi Pilkada 2024. “Khususnya di tingkat provinsi dan 13 kabupaten atau kota,” latanya.
Terdapat sejumlah tokoh di Kalimantan yang juga didapuk sebagai koordinator pemenangan pemilu tingkat provinsi. Di antaranya Syarief Abdullah Al-Kadrie (Kalimantan Barat), Andina Theresia Narang (Kalimantan Tengah). Kemudian Presiden Borneo FC Nabiel Husien Said Amin (Kalimantan Timur), dan Irianto Lamri (Kalimantan Utara). (X-7)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved