Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
RENCANA pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin mengemuka. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai pertemuan itu bisa menjadi strategi perimbangan kekuatan politik (balance of power), di tengah masih menguatnya spekulasi akan naiknya Presiden Joko Widodo atau Gibran Rakabuming Raka di pucuk kepemimpinan Golkar pasca-Munaslub, beberapa waktu lalu.
“Potensi naiknya klan Jokowi dalam kepemimpinan Golkar, berpotensi menjadi ancaman bagi Prabowo yang memiliki kekuatan politik lebih kecil dibanding Golkar di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM),” kata Umam kepada Media Indonesia, Rabu (18/9).
“Karena itu, strategi pendekatan dan kemauan untuk membuka komunikasi antara Prabowo dan Megawati ini, bisa menjadi peringatan politik (political warning) kepada Jokowi,” paparnya.
Baca juga : Prabowo Disebut akan Tawarkan Jatah Kursi Menteri pada Megawati
Umam menyebut komunikasi antara Prabowo dan Megawati dilakukan agar Jokowi tidak mengontrol atau mengintervensi lebih jauh arah kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.
“Bahkan jika Prabowo merasa terusik, bisa saja Prabowo secara perlahan memutus aliansinya dengan Jokowi, sebagaimana Jokowi melakukannya kepada Megawati. Itulah real-politik,” tutur Umam.
Jembatan komunikasi
Di samping itu, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif untuk melancarkan transisi pemerintahan baru.
Sejak awal, kata Umam, Prabowo dan Megawati relatif tidak memiliki hambatan komunikasi apapun. Bahkan menurut informasi spekulatif, ketika terjadi demonstrasi besar menolak revisi UU Pilkada, dikabarnya sempat terjadi kontak komunikasi antara Prabowo dan Megawati.
“Jika rencana pertemuan berhasil dilaksanakan, langkah ini akan menjadi ruang negosiasi dan sekaligus kompromi kepentingan ekonomi-politik di antara kedua tokoh tersebut,” ucapnya. (J-2)
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka awal periode dengan sejumlah kebijakan yang dinilai memberi harapan di bidang hak asasi manusia (HAM)
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Ia pun menekankan politik luar negeri yang dipegang Indonesia adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved