Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin mengemuka. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai pertemuan itu bisa menjadi strategi perimbangan kekuatan politik (balance of power), di tengah masih menguatnya spekulasi akan naiknya Presiden Joko Widodo atau Gibran Rakabuming Raka di pucuk kepemimpinan Golkar pasca-Munaslub, beberapa waktu lalu.
“Potensi naiknya klan Jokowi dalam kepemimpinan Golkar, berpotensi menjadi ancaman bagi Prabowo yang memiliki kekuatan politik lebih kecil dibanding Golkar di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM),” kata Umam kepada Media Indonesia, Rabu (18/9).
“Karena itu, strategi pendekatan dan kemauan untuk membuka komunikasi antara Prabowo dan Megawati ini, bisa menjadi peringatan politik (political warning) kepada Jokowi,” paparnya.
Baca juga : Prabowo Disebut akan Tawarkan Jatah Kursi Menteri pada Megawati
Umam menyebut komunikasi antara Prabowo dan Megawati dilakukan agar Jokowi tidak mengontrol atau mengintervensi lebih jauh arah kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.
“Bahkan jika Prabowo merasa terusik, bisa saja Prabowo secara perlahan memutus aliansinya dengan Jokowi, sebagaimana Jokowi melakukannya kepada Megawati. Itulah real-politik,” tutur Umam.
Jembatan komunikasi
Di samping itu, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif untuk melancarkan transisi pemerintahan baru.
Sejak awal, kata Umam, Prabowo dan Megawati relatif tidak memiliki hambatan komunikasi apapun. Bahkan menurut informasi spekulatif, ketika terjadi demonstrasi besar menolak revisi UU Pilkada, dikabarnya sempat terjadi kontak komunikasi antara Prabowo dan Megawati.
“Jika rencana pertemuan berhasil dilaksanakan, langkah ini akan menjadi ruang negosiasi dan sekaligus kompromi kepentingan ekonomi-politik di antara kedua tokoh tersebut,” ucapnya. (J-2)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved