Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemotongan duit uang di sejumlah dinas di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Sembilan saksi diminta menjelaskan informasi itu.
“(Didalami) pemotongan-pemotongan UP atau GU (uang pengganti atau ganti uang) dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) atau dinas di Pemkab Meranti oleh tersangka FN (eks Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, hari ini.
Tessa cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni TP, S, HJ, H, HY, FIP, S, SA, dan T. Keterangan mereka dikaitkan dengan kasus pencucian uang yang menjerat Fitria dan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
Baca juga : KPK Pastikan Kasus Bupati Nonaktif Meranti Diusut dengan Profesional
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Riau,” ujar Tessa.
Tessa enggan memerinci uang pengganti atau ganti uang yang dipotong Fitria tiap kantor dinas di Pemkab Meranti. Para saksi juga diminta menjelaskan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Adil.
“Didalami terkait peran dan pengetahuan mereka terkait dengan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan tersangka Bupat MA (Muhammad Adil),” ucap Tessa.
Baca juga : Penjelasan Tanur Muthmainnah Soal Kasus Suap Bupati Meranti
Tessa juga enggan memerinci total gratifikasi Adil yang diulik penyidik. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.
Sebelumnya, KPK meyakini nilai aset terkait pencucian uang Adil menyentuh puluhan miliar. Kebanyakan berbentuk tanah dan bangunan, namun, belum disita.
Adil pernah berurusan dengan KPK dalam kasus suap. Lembaga Antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Meranti pada Kamis 6 April 2023, malam.
Adil divonis sembilan tahun penjara atas kasus tersebut. Majelis juga meminta dia membayar denda Rp600 juta dan pidana pengganti Rp17,8 miliar. (Can/P-2)
KPK mempersilahkan para tersangka maupun saksi dalam kasus ini berkelit. Namun, bantahan mereka harus dibeberkan di depan penyidik.
Reza menegaskan semua kasus itu dilakukan oleh agen nakal, atas kehendak pribadi mereka
Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti dikabarkan tengah digadaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelisik kemungkinan itu.
Jenazah Slamet Maarif ditemukan di pinggir Sungai Suir Kiri, Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Korban bekerja di sebuah kilang pabrik sagu.
Kemendagri beserta Kemenkeu memiliki tugas untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran sesuai dengan aturan perundang-undangan
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
Penyidik mengusut bukti elektronik, untuk mendalami alur perintah suap terhadap para tersangka dalam kasus ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved