Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
IM57+ Institute sepakat dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang menyebut pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya harus berlagak seperti oposisi. Namun, pernyataan itu disayangkan karena baru dicetuskan setelah sembilan tahun menjabat.
“Sembilan tahun menjabat akhirnya Alex insyaf di masa-masa akhir jabatannya. Selamat datang Pak Alex di dunia waras dan akal sehati,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha kepada Medcom.id, hari ini.
Praswad mengatakan KPK memang harus bertugas menegur pemerintah jika dinilai melenceng dari upaya pemberantasan korupsi. Karena, kata dia, lembaga itu dibangun atas kemauan reformasi.
Baca juga : Alexander Ingin Pimpinan KPK Periode Selanjutnya Berani Bersikap Oposisi
“KPK memang lahir sebagai anak kandung reformasi, di-design oleh para tokoh reformasi sebagai oposisi pemerintah yang korup, maka dia tidak boleh masum ke dalam kekuasaan eksekutif,” ucap Praswad.
Sebelumnya, Alexander Marwata buka suara soal kriteria pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya. Menurutnya, sosok ideal untuk memimpin KPK harus berani menjadi oposisi.
“Mestinya sih pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh,” kata Alex di Hotel Kian Mas, Bogor, hari ini.
Baca juga : Pengamat: Publik Harap Parpol yang Kalah Jadi Oposisi
Alex menjelaskan oposisi yang dimaksudnya yakni berani menegur pemerintah jika membuat kebijakan yang melenceng dari muruah pemberantasan korupsi. Sosok itu, kata dia, tidak boleh menganggap Presiden sebagai bosnya.
“KPK lembaga unsur eksekutif, bukan berarti KPK di bawah Presiden, bukan. Kita tidak di bawah Presiden atau menjadi pembantu Presiden. Presiden itu tidak bisa memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK,” ucap Alex.
Alex menyebut kriteria itu mungkin dicari. Sebab, kata dia, komisioner KPK harus bekerja secara independen berdasarkan aturan yang berlaku. (Can/P-2)
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved