Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
IM57+ Institute sepakat dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang menyebut pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya harus berlagak seperti oposisi. Namun, pernyataan itu disayangkan karena baru dicetuskan setelah sembilan tahun menjabat.
“Sembilan tahun menjabat akhirnya Alex insyaf di masa-masa akhir jabatannya. Selamat datang Pak Alex di dunia waras dan akal sehati,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha kepada Medcom.id, hari ini.
Praswad mengatakan KPK memang harus bertugas menegur pemerintah jika dinilai melenceng dari upaya pemberantasan korupsi. Karena, kata dia, lembaga itu dibangun atas kemauan reformasi.
Baca juga : Alexander Ingin Pimpinan KPK Periode Selanjutnya Berani Bersikap Oposisi
“KPK memang lahir sebagai anak kandung reformasi, di-design oleh para tokoh reformasi sebagai oposisi pemerintah yang korup, maka dia tidak boleh masum ke dalam kekuasaan eksekutif,” ucap Praswad.
Sebelumnya, Alexander Marwata buka suara soal kriteria pimpinan Lembaga Antirasuah selanjutnya. Menurutnya, sosok ideal untuk memimpin KPK harus berani menjadi oposisi.
“Mestinya sih pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh,” kata Alex di Hotel Kian Mas, Bogor, hari ini.
Baca juga : Pengamat: Publik Harap Parpol yang Kalah Jadi Oposisi
Alex menjelaskan oposisi yang dimaksudnya yakni berani menegur pemerintah jika membuat kebijakan yang melenceng dari muruah pemberantasan korupsi. Sosok itu, kata dia, tidak boleh menganggap Presiden sebagai bosnya.
“KPK lembaga unsur eksekutif, bukan berarti KPK di bawah Presiden, bukan. Kita tidak di bawah Presiden atau menjadi pembantu Presiden. Presiden itu tidak bisa memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK,” ucap Alex.
Alex menyebut kriteria itu mungkin dicari. Sebab, kata dia, komisioner KPK harus bekerja secara independen berdasarkan aturan yang berlaku. (Can/P-2)
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved