Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Adi Prayitno mengatakan bahwa saat ini publik berharap partai politik (parpol) yang kalah dalam Pilpres 2024 akan tetap menjadi oposisi. Hal itu untuk memperkuat iklim demokrasi yang baik dengan menjaga check and balances.
"Itu bagus bagi demokrasi untuk menjaga check and balences. Publik berharap partai yang kalah pilpres jadi oposisi," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (20/4).
Menurut Adi, salah satu parpol yang akan konsisten menjadi oposisi ialah PDIP. Soalnya, partai berlambang banteng merah itu punya pengalaman panjang sebagai oposisi.
Baca juga : UU MD3 Berpotensi Direvisi, Bagi-Bagi Jatah Terbuka Lebar
Apalagi PDIP sendiri sudah menegaskan bahwa pendukungnya di akar rumput ingin tetap berada di luar pemerintahan. "Jelas ini menjadi sinyal PDIP siap berada di luar kekuasaan," imbuhnya.
Dia berharap parpol lain juga tetap konsisten menjadi oposisi dan tidak tergiur dengan ajakan kubu pemenang untuk bergabung dalam pemerintahan.
Pasalnya, saat ini lobi-lobi politik terus dilakukan untuk memperkuat parpol pendukung pemerintah di parlemen. (Z-2)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved