Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT politik Adi Prayitno mengatakan bahwa saat ini publik berharap partai politik (parpol) yang kalah dalam Pilpres 2024 akan tetap menjadi oposisi. Hal itu untuk memperkuat iklim demokrasi yang baik dengan menjaga check and balances.
"Itu bagus bagi demokrasi untuk menjaga check and balences. Publik berharap partai yang kalah pilpres jadi oposisi," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (20/4).
Menurut Adi, salah satu parpol yang akan konsisten menjadi oposisi ialah PDIP. Soalnya, partai berlambang banteng merah itu punya pengalaman panjang sebagai oposisi.
Baca juga : UU MD3 Berpotensi Direvisi, Bagi-Bagi Jatah Terbuka Lebar
Apalagi PDIP sendiri sudah menegaskan bahwa pendukungnya di akar rumput ingin tetap berada di luar pemerintahan. "Jelas ini menjadi sinyal PDIP siap berada di luar kekuasaan," imbuhnya.
Dia berharap parpol lain juga tetap konsisten menjadi oposisi dan tidak tergiur dengan ajakan kubu pemenang untuk bergabung dalam pemerintahan.
Pasalnya, saat ini lobi-lobi politik terus dilakukan untuk memperkuat parpol pendukung pemerintah di parlemen. (Z-2)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved