Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Bidang Ilmu Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah simbol kekuasaan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang di masa kepemimpinannya bisa dikerjakan diselesaikan, meski belum sempurna.
"Simbol itu bagi sebagian besar orang dirasakan penting bahkan lebih penting dari keberadaannya sendiri sebagai pengguna simbol," kata Lely saat dihubungi, Selasa (10/9).
Menurut dia, sebenarnya pesan politik itu bisa disampaikan secara verval dan nonverbal lewat simbol, kemudian kata-kata, isyarat dan petunjuk lainnya dari pelaku komunikasi politik dalam struktur kekuasaan tertentu.
Baca juga : Berkantor di IKN, Jokowi tetap Lakukan Kunjungan Kerja
Jadi, dengan menempatkan dirinya dalam simbol yang dibangun, Jokowi ingin memberi kesan positif bahwa simbol itu bermanfaat, memberi ruang apresiasi sekaligus pesan politik kebangsaan tentang dirinya sebagai pengguna yang merupakan simbol kekuasaan.
"Dan belum ada satupun peraturan yang menyebut Presiden sebagai simbol atau lambang negara. Sesuai konstitusi presiden bukanlah simbol atau lambang negara meskipun ia kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan presiden juga bukanlah simbol negara," kata Lely.
Jika Presiden Jokowi memimpin pemerintahan dari IKN, yang jajaran pemerintahannya ada di Jakarta, rentang kendali kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan akan berjarak. Maka komunikasi politik juga akan menemui jaraknya.
Meski di era teknologi tidak ada yang tidak mungkin, imbuhnya, namun jika motivasi Jokowi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan kenegaraan mulai dilakukan di IKN maka bisa dipersepsikan bahwa Jokowi hanya sekedar ingin memberi kesan positif tentang keberadaan IKN. "Yang persepsi itu boleh jadi sama atau malah tidak sama dgn masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya," tandasnya. (J-2)
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved