Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuju Jakarta 1 merupakan hak politik dari Pramono dan PDIP. Jokowi pun mengatakan bahwa Pramono telah minta izin kepada dirinya.
"2 hari yang lalu, sudah. Begitu ditunjuk langsung minta izin ke saya," kata Jokowi usai meresmikan Pasar Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hari ini.
Jokowi memahami keputusan Pramono untuk maju dalam Pilgub Jakarta tentu tidak mudah. Namun dia menilai itu merupakan hak politik dari Pramono dan PDIP yang mengusung paslon Pramono Anung-Rano Karno.
Baca juga : Gerindra Sebut Prabowo Tidak Mengkhianati Pemilih Meskipun jadi Anak Buah Jokowi
"Ya itu hak politik dari pak Pramono Anung dan PDIP dan semua pasti sudah ada kalkulasi politiknya. Sudah ada itung-itungan politiknya saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang mudah," kata Jokowi.
Dengan banyak nama baru yang muncul menjadi paslon cakada, Jokowi menilai koalisi yang saling silang membuat makin banyak pilihan.
"Sangat demokratis dengan banyak pilihan, makin banyak partai yang koalisinya saling silang, tidak harus ini dengan ini, semua tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena itung-itungan pasti mereka punya. Mekanisme, proses, itung-itungan pasti punya," kata Jokowi.
Terpisah, Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie juga mengatakan Pramono Anung sudah berkomunikasi langsung kepada Presiden Jokowi.
"Tentu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak ada masalah," kata Grace. (Try/P-2)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved