Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memberi peringatan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tak rewel. Hal ini ditunjukkan dengan didepaknya kader PDIP, Yasonna H Laoly, dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
"Jokowi bisa saja melakukan reshuffle untuk menunjukkan kepada PDIP bahwa kadernya kapan saja dapat didepaknya dari kabinet. Sinyal itu tentu sebagai peringatan dini bagi PDIP agar tidak 'rewel' kepada Jokowi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, hari ini.
Jamiluddin mengatakan reshuffle yang akan dilakukan Jokowi tidak akan berkaitan dengan upaya mendongkrak kinerja kabinetnya. Kepala Negara mengocok ulang kabinet ingin menunjukkan kuasanya.
Baca juga : PKB Tegaskan Bersama Gerindra Dukung Ridwan Kamil
"Jokowi melakukan reshuffle kabinet tampaknya untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa dan dapat menggunakan hak prerogatif sebagai presiden kapan saja ia inginkan," ujar Jamiluddin.
Sisa pemerintahan tinggal dua bulan lagi dan dilakukan reshuffle kabinet tidak akan efektif dan efisien. Jamiluddin menekankan bahwa tidak akan ada menteri yang mampu membenahi suatu kementerian dalam waktu dua bulan.
"Bahkan 'malaikat' pun yang akan dijadikan menteri oleh Jokowi, tidak akan dapat meningkatkan kinerja suatu kementerian. Begitu juga bila ada pergeseran menteri, tentu hal itu sebagai tindakan yang ngawur. Sebab, menteri tersebut tidak cukup waktu untuk membenahi kementerian di mana ia diposkan," jelas Jamiluddin.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Bersih-Bersih Lebih Awal
Jokowi resmi melantik tiga menteri dan mengangkat wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, tadi pagi.
Posisi menteri yang dilantik ialah, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya ditempati Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Presiden juga melantik Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dijabat oleh Hasan Nasbi.(P-2)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, angkat bicara soal absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di level 8.025,18 pada perdagangan kemarin, Rabu (17/9).
Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam mereshuffle Kabinet Merah Putih merupakan upaya untuk konsolidasi kekuasaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved