Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memberi peringatan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tak rewel. Hal ini ditunjukkan dengan didepaknya kader PDIP, Yasonna H Laoly, dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
"Jokowi bisa saja melakukan reshuffle untuk menunjukkan kepada PDIP bahwa kadernya kapan saja dapat didepaknya dari kabinet. Sinyal itu tentu sebagai peringatan dini bagi PDIP agar tidak 'rewel' kepada Jokowi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, hari ini.
Jamiluddin mengatakan reshuffle yang akan dilakukan Jokowi tidak akan berkaitan dengan upaya mendongkrak kinerja kabinetnya. Kepala Negara mengocok ulang kabinet ingin menunjukkan kuasanya.
Baca juga : PKB Tegaskan Bersama Gerindra Dukung Ridwan Kamil
"Jokowi melakukan reshuffle kabinet tampaknya untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa dan dapat menggunakan hak prerogatif sebagai presiden kapan saja ia inginkan," ujar Jamiluddin.
Sisa pemerintahan tinggal dua bulan lagi dan dilakukan reshuffle kabinet tidak akan efektif dan efisien. Jamiluddin menekankan bahwa tidak akan ada menteri yang mampu membenahi suatu kementerian dalam waktu dua bulan.
"Bahkan 'malaikat' pun yang akan dijadikan menteri oleh Jokowi, tidak akan dapat meningkatkan kinerja suatu kementerian. Begitu juga bila ada pergeseran menteri, tentu hal itu sebagai tindakan yang ngawur. Sebab, menteri tersebut tidak cukup waktu untuk membenahi kementerian di mana ia diposkan," jelas Jamiluddin.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Bersih-Bersih Lebih Awal
Jokowi resmi melantik tiga menteri dan mengangkat wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, tadi pagi.
Posisi menteri yang dilantik ialah, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya ditempati Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Presiden juga melantik Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dijabat oleh Hasan Nasbi.(P-2)
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
ISU mengenai orang yang tidak berkeringat dan disebut ingin masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto tak memiliki implikasi politik secara nyata
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri yang mengikuti sidang Kabinet Paripurna buka suara
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PROSES penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan Tahun 2026 serta RAPBN 2026 saat ini sedang berlangsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved