Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memberi peringatan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tak rewel. Hal ini ditunjukkan dengan didepaknya kader PDIP, Yasonna H Laoly, dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
"Jokowi bisa saja melakukan reshuffle untuk menunjukkan kepada PDIP bahwa kadernya kapan saja dapat didepaknya dari kabinet. Sinyal itu tentu sebagai peringatan dini bagi PDIP agar tidak 'rewel' kepada Jokowi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, hari ini.
Jamiluddin mengatakan reshuffle yang akan dilakukan Jokowi tidak akan berkaitan dengan upaya mendongkrak kinerja kabinetnya. Kepala Negara mengocok ulang kabinet ingin menunjukkan kuasanya.
Baca juga : PKB Tegaskan Bersama Gerindra Dukung Ridwan Kamil
"Jokowi melakukan reshuffle kabinet tampaknya untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa dan dapat menggunakan hak prerogatif sebagai presiden kapan saja ia inginkan," ujar Jamiluddin.
Sisa pemerintahan tinggal dua bulan lagi dan dilakukan reshuffle kabinet tidak akan efektif dan efisien. Jamiluddin menekankan bahwa tidak akan ada menteri yang mampu membenahi suatu kementerian dalam waktu dua bulan.
"Bahkan 'malaikat' pun yang akan dijadikan menteri oleh Jokowi, tidak akan dapat meningkatkan kinerja suatu kementerian. Begitu juga bila ada pergeseran menteri, tentu hal itu sebagai tindakan yang ngawur. Sebab, menteri tersebut tidak cukup waktu untuk membenahi kementerian di mana ia diposkan," jelas Jamiluddin.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Bersih-Bersih Lebih Awal
Jokowi resmi melantik tiga menteri dan mengangkat wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, tadi pagi.
Posisi menteri yang dilantik ialah, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya ditempati Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Presiden juga melantik Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dijabat oleh Hasan Nasbi.(P-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved