Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap menerima masukan dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui Ma'ruf dan melaporkan adanya intervensi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terhadap partainya.
"Kami pun akan terus memerjuangkan aspirasi Nahdiyin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masukan seperti itu, kami akan menerima masukan itu," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Maman mengatakan PKB dan PBNU sejatinya punya historis. PKB tak bakal meninggalkan PBNU.
Baca juga : Kiai Sepuh Perlu Turun Tangan Tengahi Konflik PBNU-PKB
"Intinya tegas bahwa PBNU dengan PKB itu punya hubungan historis, aspiratif, dan juga kultural. Kami tidak akan pernah meninggalkan PBNU," ujar Maman.
Cak Imin telah menemui Wapres Ma'ruf Amin. Cak Imin mengadu adanya intervensi dari PBNU terhadap PKB. "Kita juga melaporkan ada keinginan intervensi dari PBNU," ujar Cak Imin di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2024.
Wapres Ma'ruf, kata Cak Imin, meminta PKB dan PBNU menaati konstitusi. PKB dan PBNU harus berdiri di atas aturan yang berbeda.(P-2)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data dari Pansus Haji DPR bisa dikaitkan dengan keterangan saksi yang akan diperiksa nanti. Termasuk juga diperdalam dengan temuan barang bukti, atas penggeledahan.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved