Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap menerima masukan dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui Ma'ruf dan melaporkan adanya intervensi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terhadap partainya.
"Kami pun akan terus memerjuangkan aspirasi Nahdiyin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masukan seperti itu, kami akan menerima masukan itu," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Maman mengatakan PKB dan PBNU sejatinya punya historis. PKB tak bakal meninggalkan PBNU.
Baca juga : Kiai Sepuh Perlu Turun Tangan Tengahi Konflik PBNU-PKB
"Intinya tegas bahwa PBNU dengan PKB itu punya hubungan historis, aspiratif, dan juga kultural. Kami tidak akan pernah meninggalkan PBNU," ujar Maman.
Cak Imin telah menemui Wapres Ma'ruf Amin. Cak Imin mengadu adanya intervensi dari PBNU terhadap PKB. "Kita juga melaporkan ada keinginan intervensi dari PBNU," ujar Cak Imin di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2024.
Wapres Ma'ruf, kata Cak Imin, meminta PKB dan PBNU menaati konstitusi. PKB dan PBNU harus berdiri di atas aturan yang berbeda.(P-2)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data dari Pansus Haji DPR bisa dikaitkan dengan keterangan saksi yang akan diperiksa nanti. Termasuk juga diperdalam dengan temuan barang bukti, atas penggeledahan.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved