Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap menerima masukan dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui Ma'ruf dan melaporkan adanya intervensi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terhadap partainya.
"Kami pun akan terus memerjuangkan aspirasi Nahdiyin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masukan seperti itu, kami akan menerima masukan itu," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Maman mengatakan PKB dan PBNU sejatinya punya historis. PKB tak bakal meninggalkan PBNU.
Baca juga : Kiai Sepuh Perlu Turun Tangan Tengahi Konflik PBNU-PKB
"Intinya tegas bahwa PBNU dengan PKB itu punya hubungan historis, aspiratif, dan juga kultural. Kami tidak akan pernah meninggalkan PBNU," ujar Maman.
Cak Imin telah menemui Wapres Ma'ruf Amin. Cak Imin mengadu adanya intervensi dari PBNU terhadap PKB. "Kita juga melaporkan ada keinginan intervensi dari PBNU," ujar Cak Imin di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2024.
Wapres Ma'ruf, kata Cak Imin, meminta PKB dan PBNU menaati konstitusi. PKB dan PBNU harus berdiri di atas aturan yang berbeda.(P-2)
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan kantor baru DPW PKB DKI Jakarta. Simak apresiasi keberhasilan 10 kursi DPRD
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
KETUA Komisi VIII DPR RI sekaligus mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024, Marwan Dasopang, mengaku terkejut mendengar temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DUNIA politik dan hukum Indonesia diguncang oleh temuan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024.
KPK ungkap uang korupsi kuota haji mengalir untuk kepentingan pribadi eks Menag Yaqut dan diduga untuk mengondisikan Pansus DPR. Simak kronologi upaya penutupan jejak oleh Gus Alex di sini.
KPK ungkap eks Stafsus Menag Isfan Abidal Aziz panik kembalikan uang fee haji ke PIHK demi hilangkan jejak saat Pansus DPR terbentuk.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data dari Pansus Haji DPR bisa dikaitkan dengan keterangan saksi yang akan diperiksa nanti. Termasuk juga diperdalam dengan temuan barang bukti, atas penggeledahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved