Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, dia enggan merinci alasan ketua umumnya tidak hadir.
“Begini loh, kalian berpersepsi sendiri. Persepsi bisa benar, banyak salah. Oleh karena itu untuk memastikan carilah faktanya. Ditanyakan pada yang memberikan undangan,” kata Politikus PDIP Bambang Wuryanto (Patjul) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Bambang mengatakan tidak cuma Megawati yang absen dalam sidang tahunan itu. Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak hadir di Kompleks Parlemen tersebut.
Baca juga : Pakaian Adat Betawi Jokowi Tak Mengartikan Sinyal Kaesang di Pilgub Jakarta
“Artinya ya tentu kita tidak tahu apa kebetulan atau apa, tapi faktanya tidak hadir,” ucap Bambang.
SBY berada di Pacitan sejak kemarin, 15 Agustus 2024. Presiden RI Keenam itu disebut tidak hadir karena merasa tugasnya sudah kelar.
“Iya, Pak SBY sebagai Presiden Keenam Indonesia sudah menjalankan tugas-tugasnya selama beliau memerintah kita, juga sadar bahwa hari ini beliau memiliki agenda-agenda selepas dari tugas negaranya,” kata anggota DPR Edhie Baskoro Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2024.
Pria yang akrab disapa Ibas itu menyebut SBY harus menghadiri syukuran setahun dibangunnya Museum SBY-Ani di Pacitan, hari ini. Agenda itu disebut sudah terjadwal sejak lama.
“Tentu sebagai pendiri dan penggagas museum tersebut beliau ingin hadir secara langsung memberikan semacam statement,” ucap Ibas. (Z-9)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved