Larangan Hijab di Paskibraka Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama

KETUA DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati mengecam dugaan pelarangan penggunaan hijab oleh 18 anggota Paskibraka Nasional yang akan bertugas di Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam upacara pengukuhan Paskibraka, tidak terlihat satu pun anggota perempuan yang mengenakan hijab, meski dalam keseharian mereka, termasuk dari Aceh, terbiasa menutup aurat.

Kurniasih menyebut, kebijakan ini bertentangan dengan semangat Muslimah Indonesia yang terus berupaya menjalankan ajaran agama tanpa menghalangi prestasi mereka.

Menurutnya, kreativitas dalam berhijab sudah berkembang pesat, memungkinkan Muslimah untuk tetap berprestasi sambil mematuhi ajaran agama.

"Ini adalah langkah mundur yang sangat disayangkan. Tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka yang berhijab tidak pernah dipermasalahkan, bahkan ada yang berkesempatan membawa baki bendera pusaka," ujar Kurniasih.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan semangat kemajuan Muslimah, tetapi juga mencerminkan kemunduran ke era Orde Baru, di mana pelarangan jilbab pernah diterapkan.

Kurniasih menambahkan bahwa hijab tidak pernah menghalangi seorang Muslimah untuk menjalankan tugas negara dengan baik.

Lebih lanjut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menghormati hak anggota Paskibraka dalam mengenakan hijab, sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini.

"Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan agama, termasuk hak Muslimah untuk berhijab. BPIP harus memahami hal ini dengan baik," tegasnya. (Z-10)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Gana Buana