Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) menegaskan 500 relawan akan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam rangka memenuhi undangan Presiden Jokowi. Seluruh biaya dipastikan ditanggung oleh Projo.
"Ini tentu dalam rangka memenuhi undangan dari bapak Presiden, tapi perlu saya tegaskan di sini, bahwa perjalanan kami ke IKN itu kami kelola secara sendiri," ujar Bendahara Umum (Bendum) Projo Panel Barus saat Konferensi Pers, di Jakarta, Sabtu (3/8).
Untuk itu, Panel Barus memastikan tidak ada anggaran negara yang mengalir dalam perjalanan Projo ke IKN. Baik dalam tiket keberangkatan, kepulangan, hingga konsusmsi.
Baca juga : Hari Pertama Berkantor di IKN, Jokowi tidak Gelar Ratas
"Kita lakukan secara mandiri, kita urus tiket sendiri, kita urus makan sendiri, itu kita buka dapur umum nanti di sana, ini perlu saya tegaskan. Kita memenuhi undangan pak Presiden tapi semuanya kita kelola sendiri," jelasnya.
Lebih lanjut, Panel Barus mengatakan perjalanan relawan Jokowi ke IKN jadi menjadi semacam perjalanan spiritual. Sebab, IKN menjadi salah satu peninggalan Jokowi yang menjadi titik awal kemajuan Indonesia.
"Ibu kota nusantara yang menjadi sebuah monumen, titik tolak kemajuan sebuah bangsa. Jadi ini semacam perjalanan spiritual buat kita semua," terangnya.
Baca juga : Senin (29/7), Jokowi akan Berkantor di IKN
Ratusan relawan Presiden Jokowi akan diberangkatkan ke IKN Nusantara. Keberangkatan mereka ke IKN merupakan undangan atau ajakan Jokowi.
Hal ini diungkap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia menyebut ratusan relawan itu menghadiri acara khusus di IKN pada 11 Agustus 2014.
"Iya tadi udah dibilang sama bapak (Jokowi), kita berangkat 10-11 tapi acaranya tanggal 11 Agustus. Iya 500 orang," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar merencanakan pembangunan Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencakup jenjang RA, MI, MTs, hingga MA.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved