Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan gugur dalam tes tulis yang digelar Rabu (31/7) di Jakarta. Panitia seleksi (pansel) memutuskan tindakan tersebut karena ketidakhadiran para peserta.
“Yang tidak hadir dinyatakan gugur,” kata anggota pansel capim KPK, Elwi Danil, di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Elwi enggan memerinci nama-nama capim yang gugur tersebut. Menurutnya, pansel tidak memberikan diskresi karena pemberitahuan mengenai tes telah disampaikan jauh-jauh hari.
Baca juga : 236 Nama yang Lulus Seleksi Administrasi Capim KPK
“Mereka sudah tahu bahwa jika tidak hadir, otomatis mereka gugur,” ucap Elwi.
Pansel juga menegaskan bahwa tidak akan ada tes ulang untuk tujuh orang tersebut. Peserta lainnya yang dinyatakan lolos dalam tes tulis akan melanjutkan tahapan profil asesmen.
“Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan menjalani profile assessment,” tutur Elwi. (P-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved