Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan gugur dalam tes tulis yang digelar Rabu (31/7) di Jakarta. Panitia seleksi (pansel) memutuskan tindakan tersebut karena ketidakhadiran para peserta.
“Yang tidak hadir dinyatakan gugur,” kata anggota pansel capim KPK, Elwi Danil, di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Elwi enggan memerinci nama-nama capim yang gugur tersebut. Menurutnya, pansel tidak memberikan diskresi karena pemberitahuan mengenai tes telah disampaikan jauh-jauh hari.
Baca juga : 236 Nama yang Lulus Seleksi Administrasi Capim KPK
“Mereka sudah tahu bahwa jika tidak hadir, otomatis mereka gugur,” ucap Elwi.
Pansel juga menegaskan bahwa tidak akan ada tes ulang untuk tujuh orang tersebut. Peserta lainnya yang dinyatakan lolos dalam tes tulis akan melanjutkan tahapan profil asesmen.
“Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan menjalani profile assessment,” tutur Elwi. (P-5)
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved