Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBANYAK tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan gugur dalam tes tulis yang digelar Rabu (31/7) di Jakarta. Panitia seleksi (pansel) memutuskan tindakan tersebut karena ketidakhadiran para peserta.
“Yang tidak hadir dinyatakan gugur,” kata anggota pansel capim KPK, Elwi Danil, di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Elwi enggan memerinci nama-nama capim yang gugur tersebut. Menurutnya, pansel tidak memberikan diskresi karena pemberitahuan mengenai tes telah disampaikan jauh-jauh hari.
Baca juga : 236 Nama yang Lulus Seleksi Administrasi Capim KPK
“Mereka sudah tahu bahwa jika tidak hadir, otomatis mereka gugur,” ucap Elwi.
Pansel juga menegaskan bahwa tidak akan ada tes ulang untuk tujuh orang tersebut. Peserta lainnya yang dinyatakan lolos dalam tes tulis akan melanjutkan tahapan profil asesmen.
“Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan menjalani profile assessment,” tutur Elwi. (P-5)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved