Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7), sebagai bentuk bagi-bagi jabatan.
“Bagi-bagi jabatan ya, ini tandanya Jokowi sedang show off ke Pak Prabowo ini loh saya alll out ngebantu kamu loh,” ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada Media Indonesia, Minggu (21/7).
“Karena ia (Jokowi) mengharapkan Prabowo tidak memperlakukan Gibran (wapres terpilih) seperti ia memperlakukan wapres saat ini Ma’ruf Amin sebagai wapres diparkir aja. Lagi pencitraan Jokowi ke Prabowo,” tambah Hensat.
Baca juga : Pelantikan Wakil Menteri, Siasat yang Menguntungkan Jokowi dan Prabowo
Tiga wamen yang dilantik ialah Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara.
Kemudian Yuliot yang mengisi posisi baru Wakil Menteri Investasi. Serta Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli, membeberkan dengan sisa waktu pemerintahan Jokowi yang sebentar lagi habis, reshuffle tersebut tak ada urgensinya.
Baca juga : Jokowi Lantik Tiga Wamen, Apindo: Langkah Memuluskan Transisi
“Dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa bulan, publik akan melihat tidak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis (18/7).
Lili menyebut masyarakat akan melihat pelantikan para wamen itu sebagai ajang bagi-bagi jabatan.
“Publik akan cenderung melihat sebagai bagi-bagi jabatan saja daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” tegasnya. (Z-3)
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta terus konsisten mendorong solusi damai yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi rakyat Palestina.
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai US$38,4 miliar antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat.
Donald Trump memuji Prabowo Subianto sebagai pemimpin tangguh dan menyebut dirinya tak ingin berkelahi dengannya di forum Dewan Perdamaian.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Presiden Prabowo mengajak General Electric meningkatkan investasi alat kesehatan di Indonesia. Langkah ini seiring pembangunan 10 universitas STEM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved