Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
STAFF khusus Pj Bupati Kudus bidang strategi dan komunikasi Munawir Aziz resmi dipecat dari jabatannya.
Keputusan ini diambil setelah diketahui bahwa Munawir Aziz terlibat dalam pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, bersama lima warga Nahdliyin lainnya.
Pemecatan ini diumumkan oleh Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, yang mengungkapkan bahwa klarifikasi telah dilakukan terhadap Munawir.
Baca juga : 5 Nahdliyin Bertemu Presiden Israel, Begini Tanggapan JK
Dalam pernyataannya, Munawir menjelaskan alasan di balik kepergiannya dan menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya.
"Ini merupakan persoalan pribadi Munawir Aziz," ujar Hasan Chabibie, menambahkan bahwa tindakan tersebut mencederai perasaan umat Muslim di tengah konflik Israel dan Palestina.
Menurut Hasan Chabibie, keputusan ini diambil untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Kudus.
Baca juga : Pertemuan Aktivis Muda NU dan Presiden Israel Tidak Dapat Ditoleransi
Pertemuan dengan Presiden Israel dianggap sangat sensitif mengingat situasi politik dan kemanusiaan yang sedang terjadi.
Munawir Aziz adalah staf khusus non-ASN yang bertanggung jawab atas strategi dan komunikasi di pemerintahan Kabupaten Kudus.
Peran tersebut melibatkan pengembangan dan pelaksanaan strategi komunikasi pemerintahan serta menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak.
Baca juga : DPR Desak PBNU Beri Pembinaan 5 Nahdliyin yang Temui Presiden Israel
Berita pemecatan Munawir Aziz menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.
Sebagian besar mendukung keputusan Pj Bupati Kudus, mengingat tindakan Munawir dinilai tidak sensitif terhadap situasi konflik Israel-Palestina.
Di sisi lain, ada pula yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai motivasi dan tujuan pertemuan tersebut.
"Ini adalah keputusan yang sulit, namun perlu diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Kudus. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam konteks hubungan internasional," tegas M Hasan Chabibie.
Dengan pemecatan Munawir Aziz, pemerintahan Kabupaten Kudus diharapkan dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. (Z-10)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved