Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut tidak ada urgensi atau situasi yang mendesak bagi Presiden Joko Widodo hingga harus melakukan perombakan atau menambah wakil menteri di kabinet.
Sebagaimana dikabarkan, Jokowi bakal melantik Sudaryono dan Thomas Widjandono, politisi Partai Gerindra, sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sudaryono dikabarkan bakal mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian dan Thomas menduduki jabatan Wakil Menteri Keuangan II. Keduanya merupakan orang dekat Prabowo Subianto.
“Dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa bulan, publik akan melihat tidak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis (18/7).
Baca juga : Istana Konfirmasi Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kamis Sore Ini
Lili menyebut masyarakat akan melihat pelantikan para wamen itu sebagai ajang bagi-bagi jabatan.
“Publik akan cenderung melihat ini sebagai bagi-bagi jabatan saja daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” tegasnya.
Istana Kepresidenan telah mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/7) sore ini. Pelantikan tersebut rencananya dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIB. Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.
Ari mengungkapkan posisi wakil menteri yang akan dilantik Presiden Jokowi adalah penambahan wakil menteri keuangan, pengangkatan wakil Menteri investasi, serta pergantian wakil menteri pertanian.
"Mengenai siapa nama-nama yang akan dilantik, nanti ditunggu saja pukul 15.00 WIB," kata Ari melalui pesan singkat kepada wartawan. (Z-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada Thomas Djiwandono yang baru saja dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono mengaku tidak pernah ada pembahasan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan dirinya.
Pada Senin (26/1) sore, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu sebagai deputi gubernur BI dalam rapat internal yang berlangsung singkat, kurang dari satu jam.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved