Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PANSEL capim KPK menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pimpinan KPK yang tidak bermasalah berintegritas dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang dihubungi mengatakan peran penting pansel tersebut tidak lepas dari keberanian pansel untuk mencoret siapa pun peserta seleksi yang bermasalah. Masalah tersebut bisa diketahui dengan jejak rekam peserta.
"Tentu untuk mendapatkan pimpinan KPK yang baik ada di tangan pansel. Mereka menyeleksi bukan hanya administratif tapi juga rekam jejak, kualitas dari calon tersebut. Namun setidaknya hal yang paling bukan hanya adninistrasi tapi kualitas yang tentu mereka adalah orang berkualitas artinya usia saja di atas 50 tahun namun yang paling penting sebenarnya adalah rekam jejak. Jangan mengulangi pansel yang lalu ketika memilih pimpinan KPK yang rekam jejaknya bermasalah," jelasnya, Selasa (16/7).
Dia menilai pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahapan seleksi yang ketat dan keberanian pansel untuk kritis terhadal latar belakang juga pengalaman peserta sangat dibutuhkan.
Baca juga : Pansel Capim KPK dan Dewas Pertimbangkan Inklusivitas Gender
"Kalau memang pansel kali ini serius memilih pimpinan KPK yang baik artinya 10 orang yang nantinya akan diserahkan kepada DPR nama-namanya maka dari awal walaupun tahapan seleksi ada berapa tahapan tapi dari awal mereka harus sudah berani mencoret. Di sinilah berani mencoret calon pimpinan yang bermasalah dari sisi apapun yang nantinya akan menjadi beban bagi KPK"
Jika dilihat dari ratusan peserta yang telah mendaftarkan diri dalam seleksi ini, ada beberapa yang mimiliki jejak rekam bermasalah.
"Memang ada beberapa yang punya permasalahan khususnya etik. Namun kita lihat saja dari daftar semua di tangan pansel. Artinya ketika nanti pansel mau mengumumkan siapa saja lulus administrasi kalau ternyata masih ada orang-orang bermasalah yang bisa terlihat jelas oleh publik, melalui pemberitaan rekam jejaknya di masa lalu ya tentu kita akan menyangsikan kerja dari pansel. Karena memang pansel itu bukan hanya menyeleksi tugasnya administratif maupun normatif tapi substantif," tukasnya. (Z-6)
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK ungkap rencana Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bagi-bagi THR hasil pemerasan senilai Rp610 juta ke Forkopimda. Simak detail penggeledahan dan penetapan tersangka
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved