Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PANSEL capim KPK menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pimpinan KPK yang tidak bermasalah berintegritas dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang dihubungi mengatakan peran penting pansel tersebut tidak lepas dari keberanian pansel untuk mencoret siapa pun peserta seleksi yang bermasalah. Masalah tersebut bisa diketahui dengan jejak rekam peserta.
"Tentu untuk mendapatkan pimpinan KPK yang baik ada di tangan pansel. Mereka menyeleksi bukan hanya administratif tapi juga rekam jejak, kualitas dari calon tersebut. Namun setidaknya hal yang paling bukan hanya adninistrasi tapi kualitas yang tentu mereka adalah orang berkualitas artinya usia saja di atas 50 tahun namun yang paling penting sebenarnya adalah rekam jejak. Jangan mengulangi pansel yang lalu ketika memilih pimpinan KPK yang rekam jejaknya bermasalah," jelasnya, Selasa (16/7).
Dia menilai pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahapan seleksi yang ketat dan keberanian pansel untuk kritis terhadal latar belakang juga pengalaman peserta sangat dibutuhkan.
Baca juga : Pansel Capim KPK dan Dewas Pertimbangkan Inklusivitas Gender
"Kalau memang pansel kali ini serius memilih pimpinan KPK yang baik artinya 10 orang yang nantinya akan diserahkan kepada DPR nama-namanya maka dari awal walaupun tahapan seleksi ada berapa tahapan tapi dari awal mereka harus sudah berani mencoret. Di sinilah berani mencoret calon pimpinan yang bermasalah dari sisi apapun yang nantinya akan menjadi beban bagi KPK"
Jika dilihat dari ratusan peserta yang telah mendaftarkan diri dalam seleksi ini, ada beberapa yang mimiliki jejak rekam bermasalah.
"Memang ada beberapa yang punya permasalahan khususnya etik. Namun kita lihat saja dari daftar semua di tangan pansel. Artinya ketika nanti pansel mau mengumumkan siapa saja lulus administrasi kalau ternyata masih ada orang-orang bermasalah yang bisa terlihat jelas oleh publik, melalui pemberitaan rekam jejaknya di masa lalu ya tentu kita akan menyangsikan kerja dari pansel. Karena memang pansel itu bukan hanya menyeleksi tugasnya administratif maupun normatif tapi substantif," tukasnya. (Z-6)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat NasionalÂ
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved