Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PANSEL capim KPK menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pimpinan KPK yang tidak bermasalah berintegritas dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang dihubungi mengatakan peran penting pansel tersebut tidak lepas dari keberanian pansel untuk mencoret siapa pun peserta seleksi yang bermasalah. Masalah tersebut bisa diketahui dengan jejak rekam peserta.
"Tentu untuk mendapatkan pimpinan KPK yang baik ada di tangan pansel. Mereka menyeleksi bukan hanya administratif tapi juga rekam jejak, kualitas dari calon tersebut. Namun setidaknya hal yang paling bukan hanya adninistrasi tapi kualitas yang tentu mereka adalah orang berkualitas artinya usia saja di atas 50 tahun namun yang paling penting sebenarnya adalah rekam jejak. Jangan mengulangi pansel yang lalu ketika memilih pimpinan KPK yang rekam jejaknya bermasalah," jelasnya, Selasa (16/7).
Dia menilai pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahapan seleksi yang ketat dan keberanian pansel untuk kritis terhadal latar belakang juga pengalaman peserta sangat dibutuhkan.
Baca juga : Pansel Capim KPK dan Dewas Pertimbangkan Inklusivitas Gender
"Kalau memang pansel kali ini serius memilih pimpinan KPK yang baik artinya 10 orang yang nantinya akan diserahkan kepada DPR nama-namanya maka dari awal walaupun tahapan seleksi ada berapa tahapan tapi dari awal mereka harus sudah berani mencoret. Di sinilah berani mencoret calon pimpinan yang bermasalah dari sisi apapun yang nantinya akan menjadi beban bagi KPK"
Jika dilihat dari ratusan peserta yang telah mendaftarkan diri dalam seleksi ini, ada beberapa yang mimiliki jejak rekam bermasalah.
"Memang ada beberapa yang punya permasalahan khususnya etik. Namun kita lihat saja dari daftar semua di tangan pansel. Artinya ketika nanti pansel mau mengumumkan siapa saja lulus administrasi kalau ternyata masih ada orang-orang bermasalah yang bisa terlihat jelas oleh publik, melalui pemberitaan rekam jejaknya di masa lalu ya tentu kita akan menyangsikan kerja dari pansel. Karena memang pansel itu bukan hanya menyeleksi tugasnya administratif maupun normatif tapi substantif," tukasnya. (Z-6)
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Noel meminta dibelikan motor oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved