Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PANSEL capim KPK menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pimpinan KPK yang tidak bermasalah berintegritas dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang dihubungi mengatakan peran penting pansel tersebut tidak lepas dari keberanian pansel untuk mencoret siapa pun peserta seleksi yang bermasalah. Masalah tersebut bisa diketahui dengan jejak rekam peserta.
"Tentu untuk mendapatkan pimpinan KPK yang baik ada di tangan pansel. Mereka menyeleksi bukan hanya administratif tapi juga rekam jejak, kualitas dari calon tersebut. Namun setidaknya hal yang paling bukan hanya adninistrasi tapi kualitas yang tentu mereka adalah orang berkualitas artinya usia saja di atas 50 tahun namun yang paling penting sebenarnya adalah rekam jejak. Jangan mengulangi pansel yang lalu ketika memilih pimpinan KPK yang rekam jejaknya bermasalah," jelasnya, Selasa (16/7).
Dia menilai pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahapan seleksi yang ketat dan keberanian pansel untuk kritis terhadal latar belakang juga pengalaman peserta sangat dibutuhkan.
Baca juga : Pansel Capim KPK dan Dewas Pertimbangkan Inklusivitas Gender
"Kalau memang pansel kali ini serius memilih pimpinan KPK yang baik artinya 10 orang yang nantinya akan diserahkan kepada DPR nama-namanya maka dari awal walaupun tahapan seleksi ada berapa tahapan tapi dari awal mereka harus sudah berani mencoret. Di sinilah berani mencoret calon pimpinan yang bermasalah dari sisi apapun yang nantinya akan menjadi beban bagi KPK"
Jika dilihat dari ratusan peserta yang telah mendaftarkan diri dalam seleksi ini, ada beberapa yang mimiliki jejak rekam bermasalah.
"Memang ada beberapa yang punya permasalahan khususnya etik. Namun kita lihat saja dari daftar semua di tangan pansel. Artinya ketika nanti pansel mau mengumumkan siapa saja lulus administrasi kalau ternyata masih ada orang-orang bermasalah yang bisa terlihat jelas oleh publik, melalui pemberitaan rekam jejaknya di masa lalu ya tentu kita akan menyangsikan kerja dari pansel. Karena memang pansel itu bukan hanya menyeleksi tugasnya administratif maupun normatif tapi substantif," tukasnya. (Z-6)
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved