Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PANITIA seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah memastikan mempertimbangkan sosok perempuan sebagai kandidat.
“Itu menjadi salah satu agenda yang telah kami bahas terkait dengan inklusifitas gender perempuan,” kata anggota Pansel Capim KPK-Dewas Ivan Yustiavandana, Minggu (23/6).
Ivan menjelaskan pihaknya tidak mengutamakan laki-laki dalam pencarian capim KPK dan Dewas Lembaga Antirasuah. Semua calon yang masuk akan diuji dan diloloskan sesuai kriteria yang dibutuhkan.
Baca juga : Pansel Bakal Minta KPK Memprofiling Capim untuk Instansinya
Meski begitu, Pansel Capim KPK-Dewas Lembaga Antirasuah memastikan tidak ada kriteria khusus untuk perempuan.
“Kriteria khusus tidak ada, dan kami yakin banyak sekali perempuan Indonesia yang super melebihi laki-laki. Mudah-mudahan dari beliau-beliau perempuan hebat Indonesia, ada yang berminat untuk mendaftar nanti ya,” ucap Ivan.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK-Dewas Lembaga Antirasuah didorong mengutamakan kandidat dari kalangan perempuan. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani membeberkan pertimbangan mendasar.
"Perspektif perempuan sangat diperlukan KPK. Menurut riset litbang KPK sendiri, salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri," kata Julius dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 22 Juni 2024.
Hal itu diungkap Julius dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia pada Jumat, 21 Juni 2024. Julius menyinggung terobosan yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menempatkan Basaria Panjaitan sebagai pimpinan KPK.
"Terobosan Jokowi dalam menempatkan perempuan menjadi pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu," kata Julius. (Z-3)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK dijadwalkan pekan depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved