Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya sampai saat belum membahas terkait ketua definitif pasca Hasyim Asy’ari diberhentikan dari Ketua KPU.
Afifi mengatakan pihaknya masih menunggu pembahasan pergantian antar waktu (PAW) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) terkait penunjukkan ketua KPU definitif.
“Ya, kalau Keppresnya sudah kami terima per kemarin, kalau enggak salah. Kemudian, tentu kami akan menunggu proses PAW-nya yang nanti akan dibahas di Komisi II. Kemudian mungkin akan diajukan penggantinya atau proses pelantikannya ke presiden,” ucap Afif di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (12/7).
Baca juga : KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif
Meski KPU bisa membahas lebih awal soal ketua definitif, Afif Afif menyebut pihaknya masih fokus membahas terkait persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 serta penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah.
“Kami sendiri sebenarnya dalam proses, belum kami bahas secara komprehensif jga. Apakah akan segera kami definitif, kan, pembahasan kembali ketua definitif atau menunggu nanti, jadi ini soal pilihan,” kata dia.
“Bisa menunggu DPR, semuanya kita lakukan, kami juga bisa melakukan pembahasan lebih awal untuk itu. Tapi intinya, belum kita bahas. Karena teman-teman berbagai, ada yang di Sumbar, di Kaltara, karena ada PSU tadi,” tandasnya. (Dis/Z-7)
Indonesia, dengan sejarah panjang perjuangannya, telah melahirkan berbagai organisasi Islam yang berkontribusi besar dalam kemajuan bangsa.
Perempuan kelahiran 30 April 1979 di Samarinda itu merupakan anggota KPU Kalimantan Timur periode 2019-2024.
Mochammad Afifuddin tetap menjadi ketua definitif setelah DPR mengesahkan Iffa Rosita sebagai anggota pengganti Hasyim Asy'ari.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pihaknya dan KPU bisa bekerja sama untuk kebijakan-kebijakan strategis terkait pemilu ke depan.
JPPR mendorong pengisian kekosongan keanggotaan KPU lewat proses PAW itu harus dipercepat.
Calon kandidat penggantian antarwaktu (PAW) komisioner KPU RI periode 2022-2027 didasarkan pada hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI pada 2022.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved