Keppres IKN Belum Diteken, PDIP Akibat Terlalu Memaksa

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan tak ingin buru-buru meneken keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menanggapi itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat menilai segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya akan seperti itu.

“Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya,” ujar Djarot, Rabu (10/7).

“Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” ungkapnya.

Djarot pun menyarankan agar proyek IKN ini jangan dipaksakan. Djarot pun menyayangkan sejak awal pemerintah terlalu percaya diri IKN akan rampung sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” ucap Djarot.

Djarot juga meyakini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan kendur di era presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Sehingga, tidak perlu berharap banyak terhadap pembangunan IKN ke depannya.

Djarot menyoroti soal porsi anggaran untuk IKN yang berpeluang terganggu. Sementara, Prabowo memiliki program makan bergizi gratis yang akan menyedot anggaran negara mencapai Rp71 triliun.

“Ya kalau saya sendiri memprediksi sih kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah (digunakan untuk) anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun," ujar Djarot. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal