Cak Imin Sebut Sulit Jika Pimpinan DPR Diisi dari Seluruh Fraksi

WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar aka Gus Imin merespons usulan dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu soal pimpinan DPR harus diisi dari seluruh fraksi.Gus Imin menilai usulan sulit terealisasi karena terbentur aturan.

“Ya itu prosesnya agak sulit karena harus merubah UU,” papar Gus Imin di kawasan DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Kemudian, Gus Imin juga ditanyakan apakah usulan tersebut memungkinkan untuk diubah Undang-undang. Dia menjelaskan proses pengubahan UU membutuhkan waktu yang cukup lama.

Baca juga : Jangan Saling Tunggu, Pimpinan Fraksi di DPR RI Didesak untuk Bertemu Bahas Hak Angket

Pasalnya, ketentuan atau mekanisme pemilihan pimpinan DPR itu diatur dalam Undang-undang Nomor dua tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 atau lebih dikenal dengan UU MD3.

Merujuk pada beleid yang sama pada pasal 427 D disebut bahwa susunan pimpinan DPR terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil ketua.

Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak pertama di DPR. Sementara, wakil ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usul agar semua fraksi punya perwakilan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan keinginan tersebut karena melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang seluruh fraksinya ada keterwakilan posisi pimpinan.

“Ya jadi kami tentu mengapresiasi perkembangan MPR hari ini dimana seluruh fraksi ada keterwakilan seluruh fraksi di pimpinan. Kalau di MPR ditambah DPD RI,” papar Syaikhu, di kantor PKS, Senin (8/7).

Baca juga : Jika PKB Bergabung, NasDem: Anies Bakal Diusung 'Koalisi Gocapan'

“Nah untuk di DPR tentu ini lebih sedikit hanya sekadar fraksi-fraksi di DPR RI,” tambahnya.

Maka, kata Syaikhu masih memungkinkan untuk itu diwujudkan seluruh fraksi ada keterwakilan sebagai pimpinan DPR.

Dengan begitu, Syaikhu menilai komunikasi antara partai politik dan anggota DPR akan lebih mudah ketika keterwakilan di pimpinan semua ada fraksinya. (Z-8)