Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta Penyidik kasus suap buronan Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti menghadap kepadanya wajar. Sikap Presiden RI kelima itu dinilai hanya membela anak buahnya.
“Kalau pernyataan Bu Mega itu saya tidak mempermasalahkan, namanya anak buah dibela itu justru malah benar, Bu Mega membela Pak Hasto Kristiyanto dalam konteks kelembagaan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Selasa (9/7)
Boyamin malah menyalahkan sikap pimpinan KPK. Sebab, para komisioner Lembaga Antirasuah tidak tegas membela Rossa usai Megawati menyindirnya.
Baca juga : Ketua Sementara KPK Minta Penyidik Abaikan Permintaan Megawati Terkait Kasus Harun Masiku
“Itu harusnya kan ketika itu langsung direspons hari berikutnya, bahwa Rossa itu adalah bekerja atas nama KPK dan tanggung jawab itu ada di pimpinan,” ujar Boyamin.
Menurut MAKI, pimpinan KPK harusnya langsung memberikan pernyataan usai Megawati meminta Rossa menghadap kepadanya. Sebab, kata Boyamin, penyidik itu bekerja atas perintah para komisioner Lembaga Antirasuah.
“Rossa itu kan bekerja selaku penyidik, ada surat tugas, ada surat perintah dan sudah atas gelar perkara pimpinan, saya yakin itu,” ucap Boyamin.
Baca juga : Akan Hadir Pemeriksaan, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik Kasus Harun
Dalam hal ini, Boyamin menilai pernyataan Megawati dicetuskan dalam forum yang tepat yakni pidato partai. Presiden RI Kelima itu dinilai sedang bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya.
“Bu Mega memperlihatkan sebagai pimpinan di PDIP bertanggung jawab terhadap anak buah apapun dibela dalam konteks melalui sarana yang benar, gitu kan,” kata Boyamin.
Megawati menyindir Rossa saat berpidato di depan pengurus DPP PDIP pada Jumat, 5 Juli 2024. Presiden RI kelima itu meminta penyidik itu menyambanginya karena memeriksa serta menyita barang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan asistennya Kusnadi.
“Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku,” kata Megawati, Jumat (5/7).
Dalam pidato itu, Megawati juga menyindir kader partainya seringkali ditarget dalam kasus hukum. Dia mengaku sempat melayangkan protes kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly.
"Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) lho, jadi menteri ngapain loh. Lah anak buah kita maunya ditarget melulu," ujar Megawati. (P-5)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
BURONAN KPK Harun Masiku tercatat dalam daftar pemilih dalam Pilkada Jakarta. Dia bisa memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 005, Rt 08, Rw 02, Grogol Utara.
OTT terhadap Edhy diakui Nawawi lebih mudah ketimbang usaha penangkapan Harun. Menurutnya, hal itu disebabkan karena Edhy menggunakan alat-alat komunikasi yang terbuka.
Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan penuh teka-teki sejak 2020.
Untuk bisa memudahkan kembalinya HAR ke Indonesia, lanjut Ronny, membutuhkan kerja sama baik dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan maupun jalur kepolisian (Interpol).
Rumah kediaman istri dari Harun Masiku terlihat tertutup rapat sejak nama suaminya kembali ramai diberitakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved