NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

KY Minta Publik Hormati Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

Indriyani Astuti

08/7/2024 17:26

KY Minta Publik Hormati Putusan Praperadilan Pegi Setiawan — Petugas Kepolisian menggiring Pegi Setiawan (tengah).(ANTARA/RAISAN AL FARISI )

ANGGOTA Komisi Yudisial (KY) dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata meminta kepada pihak berperkara dan masyarakat luas untuk menghormati putusan hakim atas sidang praperadilan Pegi Setiawan. Pegi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat.

"Merespons hal itu, Komisi Yudisial (KY) KY juga telah menerjunkan tim pemantau persidangan sejak sidang perdana pada Vina dan Muhammad Rizky pada Senin (24/6/2024) hingga putusan dibacakan hari ini Senin (8/7/2024),"ujar Mukti di Jakarta, Senin (8/7).

Mukti menjelaskan pemantauan persidangan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan hakim bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Seperti diberitakan, hakim tunggal Eman Sulaeman yang merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan Pegi sebagai tersangka. Hakim Eman menyatakan proses penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto

Berita Lainnya

OTT Depok: KPK Tangkap 7 Orang Termasuk Ketua & Wakil Pengadilan Negeri
06/2/2026 17:26
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Sistem Peradilan harus Suci dan Terbebas dari Intervensi
10/11/2025 12:23
Lembaga Bantuan Hukum Taretan Legal Justitia (TLJ) menyerukan pentingnya menjaga kesucian dan independensi lembaga peradilan di Indonesia.
Kasus Pembunuhan Pria Lansia di Depok Mulai Disidangkan
04/6/2025 19:50
Kemudian, terdakwa menghampiri korban untuk meminta sebatang rokok dan dijawab korban tidak ada.
Gugatan Praperadilan Korban Kriminalisasi Dikabulkan Hakim, Penasihat Hukum Apresiasi PN Tangerang
14/3/2025 09:37
Tindakan penyidik Polsek Kelapa Dua selaku termohon jelas tidak menaati Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Malapraktik, Dokter Sedot Lemak Klinik Kecantikan di Depok Divonis 1 Tahun
26/2/2025 19:56
Selebgram Ella meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit usai operasi sedot lemak di WSJ Clinic di Beji, Depok, pada 22 Juli 2024.
Kekurangan Hakim, MA Beri Izin Dispensasi Hakim Tunggal di PN
19/2/2025 13:53
Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengatakan bahwa pihaknya menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal di pengadilan negeri (PN) guna mengatasi kekurangan jumlah hakim.
Pengawasan KY Sudah Ada, Tapi Korupsi Masih Lebih Gesit
09/2/2026 21:00
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
OTT Hakim PN Depok, KY Tegaskan akan Perkuat Pengawasan
09/2/2026 20:42
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
Ketua PN Depok dan Wakilnya Terseret Korupsi, Komisi Yudisial Tegaskan Zero Tolerance
08/2/2026 10:30
KY menegaskan komitmen penindakan etik terhadap dugaan korupsi yang menjerat Ketua PN Depok atau Pengadilan Negeri Depok dan wakilnya, sembari menyoroti krisis integritas hakim
124 Hakim Diusulkan KY Diberi Sanksi
28/1/2026 17:24
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Kuasa Hukum Tom Lembong Minta MA Segera Jalankan Rekomendasi KY soal Sanksi Hakim
27/12/2025 22:32
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
KY Usulkan Hakim dalam Perkara Tom Lembong Diberi Sanksi Nonpalu 6 Bulan
27/12/2025 13:39
KY menilai para terlapor terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang KEPPH.

LOAD MORE

Opini

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban
13/2/2026 17:06
Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
13/2/2026 05:10
Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik
13/2/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved