Pengamat Kebijakan Publik Duga Ada Data Sensitif yang Sengaja Dihilangkan dari Kasus Peretasan PDN

KETERBUKAAN pemerintah untuk menjelaskan apa yang menyebabkan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) amat penting. Bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, transparansi soal penyebab dan menyelesaikan masalah peretasan jauh lebih penting dari sekadar pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo maupun Menteri Kominfo.

“Soal tanggung jawab, iya, dia tanggung jawab secara teknis. Dia mundur, itu hak dia. Bagus-bagus saja. Tetapi yang penting sekarang apakah itu menyelesaikan masalah tidak?” kata Agus kepada Media Indonesia, Kamis (4/7).

Hal terpenting yang perlu dicari tahu, lanjut Agus, ialah apakah peretasan itu memang murni diretas oleh hacker atau justru ada faktor kesengajaan dari oknum internal pemerintahan. Agus menduga, kesengajaan untuk menghilangkan data penting dan sensitif itu mungkin saja terjadi mengingat ada banyak kasus besar yang terjadi era pemerintahan saat ini.

Baca juga : KPU Masih Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih

“Banyak data-data terkait pemerintahan yang sekarang. Data terkait kriminal, terkait dengan berbagai macam, bisa saja. Kita di luar menduga seperti itu. Bukan menuduh. Sehingga itulah yang harus dijelaskan. Ini sibuk (informasi hilir mudik), ini di-hack, di medsos muncul si A mengatakan begini, menuntut, dikasih kuncinya. Apa itu semua? Itu kan bukan resmi dari pemerintah,” tegas Agus.

Soal Menteri Kominfo Budi Arie akan mundur atau tidak, menurut Agus tidak menjadi soal. Sebab yang paling penting saat ini adalah penjelasan yang benar-benar transparan serta memastikan data penting milik seluruh masyarakat Indonesia bisa diamankan dan dilindungi

“Masa pemerintah tidak bisa cari, Pak Semmy itu bisa cari itu, siapa sebetulnya orang itu. Ini tidak ada penjelasannya. Jangan-jangan dugaan kita ini kerjaan orang dalam. Orang dalamnya siapa tidak tahu kita. Di sini ada data sensitif dari kasus-kasus pemerintahan sekarang. Bisa saja kan?Itu yang harus dijelaskan oleh Budi Arie sebagai orang terdekatnya Jokowi,” ucap Agus.

Baca juga : Said Aqil Sindir Kominfo Imbas Peretasan PDNS

Menurut Agus, persoalan mundur dari jabatan itu semua pejabat bisa lakukan. Tetapi bersikap transparan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu sampai tuntas yang dinanti oleh masyarakat.

“Yang penting selesaikan masalahnya. Kalau mundur saja semua orang bisa. Tetapi bagaimana menyelesaikan. Kita ini, saya terutama, tidak tahu penyebabnya apa, kenapa bisa begini. Minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memanggil siapa penanggung jawab proyek, itu panggil, cek, dan lihat,” pesan dia.

“Supaya jelas. Semua orang bisa menduga dengan pikiran bebas. Itu hak kita semua. Tetapi penjelasan dari pemerintah yang resmi mengapa bisa begitu. Bikin proyek semahal ini, berapa mahalnya, apa skupnya, kita perlu tahu. Lalu BPK periksa. Sebelum APH masuk, BPK periksa. Kok bisa begitu? Anda mengaudit, kalau Anda tidak benar mengauditnya, berarti Anda juga menikmati misalnya,” tambah Agus. (Dis/Z-7)