KPU Masih Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) masih menelusuri isu soal kebocoran data pemilih dengan menggandeng tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan penelurusan tersebut dilakukan untuk memastikan ada tidaknya kebocoran data pemilih, seperti yang diklaim hacker bernama Jimbo.

"Kami di KPU baru mengetahui informasi tersebut melalui berita yang muncul di berita online bahwa ada pihak yang menyampaikan ke publik sistem informasi KPU, terutama data pemilih itu kabarnya di-hack (retas) dan kemudian datanya diambil dan dijual," terang Hasyim pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11).

Baca juga : Data Pemilih Diretas Hacker, KPU Lakukan Beberapa Analisis

Tim tersebut, menurut Hasyim sudah sejak awal bersama-sama mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk kepemiluan. Tim masih melakukan penelusuran. Apabila ditemukan indikasi dugaan peretasan, ucap Hasyim, akan ada tindakan lanjutan.

"Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," ucapnya.

Saat ditanya keamanan data pemilih, Hasyim mengatakan masyarakat bisa mengecek dan memeriksa di situs dptonline.kpu.go.id. Informasi soal data pemilih, termasuk nomor induk kependudukan, sambung Hasyim, bisa diakses dalam situs tersebut.

Baca juga : KPU: Kebocoran Data Pemilih sedang Diinvestigasi Mabes Polri

"Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang," terangnya.

Hasyim lebih lanjut menjelaskan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut.

Pasalnya, memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu. Namun, ia memastikan tidak ada indikasi kebocoran dalam basis data pemilih yang ada di KPU.

Baca juga : Data Pemilih Bocor, Kominfo Dapat Jatuhkan Sanksi ke KPU

Sebelumnya, data pemilih di KPU juga sempat diberitakan bocor.

" Waktu itu yang angkanya 100 juta itu, 104 juta. Ya itu kalau di database KPU, tidak ada indikasi tetapi data itu kan memang di luar banyak yang pegang. Enggak cuma KPU," terang Hasyim.

Seperti diberitakan, ratusan juta basis data pemilih diduga diretas dan diperjualbelikan. Data itu diklaim berasal dari situs milik KPU. (Z-4)