Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan beberapa analisis guna mengindentifikasi hacker yang diduga meretas data pemilih Pemilu 2024. KPU berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna mendapatkan data dan bukti-bukti digital.
Untuk tujuan itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, serta lembaga lain untuk mengecek bersama sistem informasi data pemilih (Sidalih).
Sebagai langkah pertama, pihaknya telah menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan lebih lanjut.
Baca juga : KPU Masih Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih
"Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sidalih," kata Betty melalui keterangan tertulis, Kamis (30/11).
Lebih lanjut, Betty mengatakan KPU telah mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak Senin (27/11) sekira pukul 15.00 WIB. KPU langsung menginformasikan kepada BSSN maupun Bareskrim Polri untuk menindaklanjutinya.
Peretasan data yang identik dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204,8 juta lebih itu dilakukan oleh peretas anonim bernama Jimbo yang dijual lewat situs jual beli hasil peretasan BreachForums. Dalam laman tersebut, Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang telah diperoleh. (Z-4)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved