Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjadi ujung tombak dalam memastikan penyelenggara pemilu berintegritas, beretika dan berdasar peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPU Periode 2012–2017 Hadar Nafis Gumay dalam merespon putusan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari
"Mereka bertugas melakukan koreksi terhadap hal-hal yang prinsipil yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu kita. Koreksi mereka final yang menjadi harapkan dan diandalkan," ujarnya, Rabu (3/7).
Sanksi tegas yang diputuskan tersebut membuktikan sikap DKPP yang seharusnya yakni ketegasan dan keberpihakan DKPP terhadap korban khususnya perempuan.
Baca juga : Terbukti Lakukan Asusila Berujung Dipecat DKPP, Hasyim Asy’ari : Alhamdulillah
"Akhirnya kita melihat, mendapatkan satu putusan yang memang tegas serta berani sesuai yang seharusnya dilakukan diambil peran ini oleh DKPP Saya menghormati, salut atas putusan ini. Harapannya putusan yang sangat serius dan sangat monumental ini berdampak satu efek jera dan peringatan sangat keras pada penyelenggara yang lain di seluruhnya untuk jangan main-main," tegasnya.
Tindak asusila yang dilakukan oleh penjabat begara tersebut menurutnya bisa terjadi oleh siapa saja. Dengan demikian secara jangka panjang perlu untuk menata kembali proses seleksi penyelanggara pemilu.
"Jadi tidak bisa melalui proses yang tertutup dan tim seleksi yang tidak terlalu murni. Presiden harus betul-betul mendengarkan pendapat masyarakat dan partisipatif," tukasnya. (Sru/Z-7)
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengakui bahwa pelantikan serentak kepala daerah hasil pilkada, termasuk Pilkada 2024, merupakan kewenangan penuh dari pemerintah pusat.
Meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari, sosok yang kerap berpolemik, sudah tidak ada di KPU, rakyat diminta tetap mengawasi penuh proses Pilkada Serentak.
Pemecatan Hasyim Asy'ari dari kursi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tidak akan mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
Wapres Ma'ruf Amin tak sepakat dengan anggapan KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Hal ini buntut kasus asusila yang menyeret mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Indonesia, dengan sejarah panjang perjuangannya, telah melahirkan berbagai organisasi Islam yang berkontribusi besar dalam kemajuan bangsa.
KASUS kekerasan seksual yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemilu dinilai sebagai hal serius. Meski bersifat individualistik, perilaku mereka bakal menggerus legitimasi publik
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI resmi memiliki nakhoda baru setelah Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai ketua definitif. Afif sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved