Jokowi: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Juga Terjadi di Negara Lain

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengklaim serangan siber atau peretasan data seperti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) saat ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara lain.

"Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," kata Jokowi di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Jokowi meminta agar seluruh data nasional dicadangkan atau back-up sebagai upaya mencegah hal buruk seperti peretasan terjadi di kemudian hari.

Baca juga : Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden

Namun dia tidak merinci konkret evaluasi yang diperlukan untuk memperkuat sistem siber nasional. Dia hanya menegaskan yang paling penting adalah menemukan solusi agar peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," kata Jokowi.

Presiden juga merespons munculnya petisi daring yang mendesak agar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai buntut peretasan PDNS.

Baca juga : Pengamat Siber: Tak Tertutup Kemungkinan Ada Ordal atas Peretasan PDN

Dia katakan desakan masyarakat itu masih dievaluasi. Namun ia tak membeberkan hasil evaluasi terhadap Menkominfo yang juga Ketua Umum Projo tersebut.

"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi. (Try)

Sebelumnya, PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. Imbasnya beberapa layanan publik lumpuh. PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.

Baca juga : BSSN Sudah Tahu akan Ada Serangan Ransomware Sejak 2023, Komisi I: Kayak Mama Lauren

Menurut BSSN pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2.

Sebanyak 44 di antaranya dalam proses pemulihan segera karena punya backup. Sementara, 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan.

Hacker juga meminta tebusan US$8 juta atau setara Rp131 miliar kepada pemerintah jika ingin data yang ada pada PDNS 2 Surabaya dikembalikan.

Sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab di balik serangan tersebut. Di sisi lain, BSSN juga mengaku belum bisa mendeteksi hacker yang menyasar PDNS.

(Z-9)