Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut ada lima bandar besar yang mengendalikan judi online di Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh Budi Arie dalam sebuah diskusi yang viral di media sosial.
Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa Menkominfo harus membuka semua data.
Baca juga : Menkominfo Tanggapi Peretasan Akun YouTube DPR RI
“Buka semua data. Jadikan ini perang terbuka. Bencananya luar biasa. Jangan bermain kata-kata,” tegas Mardani kepada Media Indonesia, Senin (1/7).
“Bongkar hingga ke akar. Tapi akarmya ada kualitas manusia Indonesia yang belum tangguh,” terangnya.
Mardani mengatakan Pemerintah punya tugas besar menyelesaikan masalah judi online yang menjamur di tanah iir.
Terkait nama-nama anggota dewan yang diduga terlibat judi online, Mardani menyebut harus segera dibuka dan dilakukan sidang di MKD.
“Mesti dibuka dengan cara yang adil. Panggil dan sidang di MKD,” tandasnya. (Z-10)
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dirancang untuk mengatasi berbagai masalah struktural di desa-desa.
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi berharap seluruh penggiat koperasi untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes)Merah Putih. Hingga kini Kopdes Merah Putih mencapai 57.000.
Pernyataan Budi Arie tersebut merupakan fitnah terhadap PDIP dan membuat kader PDIP merasa sakit hati.
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
PDIP, akan mengambil tindakan hukum. Apabila Budi Arie tidak meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Pelaporan kader PDI Perjuangan ke Bareskrim juga dilihat sebagai babak baru antara partai tersebut dengan keluarga Solo, yakni mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved