Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI sayap muda Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (Tidar), menolak keinginan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung ke Partai Gerindra. Penolakan tersebut dinilai langkah yang logis demi menjaga idealisme partai.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Tidar memiliki alasan kuat menolak kehadiran Budi Arie.
“Tidar ingin menjaga dan mempertahankan idealisme Gerindra. Karena itu, mereka tidak ingin orang-orang oportunis seperti Budi Arie masuk begitu saja ke partai,” ujar Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11).
Menurutnya, Tidar khawatir sosok oportunis dapat mengganggu kekompakan kader.
“Bagi Tidar, orang yang oportunis bisa merusak soliditas dan kohesivitas Gerindra. Jadi wajar kalau mereka lebih baik menolak daripada keutuhan internal partai terganggu,” jelasnya.
Jamiluddin juga menilai, Tidar kemungkinan sudah membaca motif politik di balik keinginan Budi Arie berlabuh ke Gerindra. Ia mengungkapkan ada tiga kemungkinan motif yang mendasari langkah tersebut.
“Pertama, Budi Arie mungkin ingin mendapatkan perlindungan politik. Apalagi, dia sempat dirumorkan terkait judi online. Kalau rumor itu benar, bisa jadi dia berharap aman jika berada di partai berkuasa,” katanya.
Namun, lanjut Jamiluddin, harapan itu tampak keliru karena Gerindra dan Ketua Umum Prabowo Subianto tidak akan melindungi kader yang bermasalah hukum.
“Prabowo tidak akan melindungi orang-orang yang tersangkut kasus hukum. Jadi kalau itu motifnya, Budi Arie salah memilih partai,” tegasnya.
Motif kedua, menurut Jamiluddin, bisa saja karena permintaan Presiden Joko Widodo.
“Budi Arie bisa jadi dikirim Jokowi untuk memperkuat pasangan Prabowo-Gibran menuju Pilpres 2029. Dalam konteks ini, dia hanya pion politik, bukan keinginan pribadi,” tutur Jamiluddin.
Karena itu, Jamiluddin mengira Tidar dinilai tidak ingin Gerindra dijadikan kendaraan politik untuk kepentingan pihak lain.
“Mereka tentu tidak mau partainya dimanfaatkan untuk kepentingan Jokowi di Pilpres mendatang,” tambahnya.
Adapun motif ketiga, kata Jamiluddin, adalah kepentingan pribadi Budi Arie untuk menjaga karier politiknya.
“Sebagai mantan menteri, dia tentu ingin tetap eksis di lingkar kekuasaan. Bergabung ke partai berkuasa bisa menjadi cara agar karier politiknya aman,” jelasnya.
Lebih jauh, Jamiluddin menilai langkah tersebut merupakan strategi wajar bagi seorang politisi yang ingin mempertahankan pengaruh setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan. Namun, ia menilai manuver Budi Arie itu tetap memiliki risiko, terutama bagi Partai Gerindra.
“Tidar mungkin menilai kehadiran Budi Arie justru membawa dampak negatif bagi citra partai. Karena itu, mereka lebih memilih menolak daripada menanggung risiko politik,” pungkasnya. (H-2)
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
Salah satu poin krusial yang disoroti Azis adalah standarisasi dan transparansi dalam penanganan perkara.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong adanya keberanian politik untuk melakukan koreksi sistem terhadap mekanisme.
Sugiono membeberkan data lonjakan anggaran Pilkada yang sangat signifikan. Ia mencatat bahwa dana hibah APBD untuk Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa Mirwan MS telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Sorotan publik mulai tertuju pada Bupati Aceh Selatan Mirwan M S setelah ia menyatakan tidak sanggup menangani bencana yang terjadi di wilayahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved